Page 334 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN

Belanja Pemerintah pusat antara lain dialokasikan Rp 255,3 triliun,
Perlindungan Sosial Rp 427,5 triliun, pendidikan Rp541,7 triliun dan
infrastruktur 384,8 triliun.
Belanja tersebut akan dibiayai penerimaan pajak Rp 1.506,9 triliun atau
naik 4,32% dibandingkan tahun sebelumnya 1.444,5 triliun, Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun atau naik 11,74% dibandingkan
tahun sebelumnya Rp 298,2 triliun dan Pembiayaan Defisit sebesar Rp 868,0
triliun atau turun 13,75% dibanding anggaran sebelumnya 1.006,4 triliun.
Rachmat Gobel memaklumi, pemerintah mengerem belanja negara
pada 2022 karena kebijakan fiskal tahun
depan memang harus diarahkan untuk
“Anggaran tahun memberikan fondasi yang kokoh untuk
2022 memang konsolidasi fiskal menuju ke defisit maksimal
harus lebih bersifat 3% terhadap PDB pada tahun 2023.
“Anggaran tahun 2022 memang harus
konsolidasi karena lebih bersifat konsolidasi karena itu
itu kebijakan kebijakan nonfiskal menjadi sangat penting.
nonfiskal menjadi Ini artinya kreatifitas dan kemampuan
sangat penting. kementerian/lembaga melahirkan kebijakan
untuk mendorong pergerakan ekonomi
menjadi sangat penting. Ini tantangan besar,
meningkatkan sinergi dan koordinasi antar
instansi atau kementerian agar sasaran
pembangunan 2022 yang ditetapkan
pemerintah bisa tercapai,” katanya.
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, sasaran pembangunan
pada 2022 adalah menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,5-6,3%.
Kemudian tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada
penurunan kemiskinan ekstrem serta tingkat ketimpangan, rasio gini di
kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-
73,46.
Meskipun berat, menurut Rachmat Gobel, ia cukup optimistis sasaran
pembangunan bisa tercapai. Namun dengan catatan kementerian mampu
lebih bekerja keras untuk menyusun program dan kebijakan agar bisa lebih
efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran yang
ditetapkan tersebut.
“Dengan adanya UU Cipta Kerja, kementerian dan lembaga pemerintah
sebetulnya mempunyai ruang gerak yang luas dalam mendorong dinamika
ekonomi baik sektor perdagangan, industri, pariwisata dan investasi. Tinggal

316