Page 19 - MAJALAH AUDITAMA REVIU LAPORAN KEUANGAN SETJEN DPR RI

AUDITAMA | KEGIATAN ITTAMA NON AREPP

Pengambilan Sumpah Pemberi Keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Mataram, NTB

4. Apakah audit tujuan tertentu itu sama dengan audit dilakukan audit PKKN oleh APIP? Tidak melanggar
investigatif? Pedoman Audit Investigasi?
5. Apabila inspektorat melakukan audit tujuan tertentu 14. Apakah mungkin hasil audit tujuan tertentu berbeda
berarti belum tentu auditnya tersebut adalah audit dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan
investigasi? negara? Apa saja sebab terjadinya perbedaan
6. Apa perbedaan antara audit investigasi dengan audit tersebut?
penghitungan kerugian keuangan negara? 15. Bagaimana cara auditor dalam memperoleh bukti
7. Apakah sdr Ahli pernah melakukan audit audit dalam dalam audit penghitungan kerugian keuangan
rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas negara?
permintaan penyidik? 16. Apa yang dimaksud dengan kemahiran profesional
8. Bagaimana proses pelaksanaan audit penghitungan auditor (profesional judgement auditor)?
kerugian keuangan negara? 17. Kapan terjadinya kerugian keuangan negara?
9. Apakah adanya surat permintaan resmi dari Penyidik 18. Apabila seorang tersangka melakukan pengembalian
merupakan syarat mutlak untuk dilakukannya audit kerugian keuangan negara, namun auditor ketika
penghitungan kerugian keuangan negara? Jadi APIP melakukan audit PKKN tidak memperoleh bukti
tidak akan melakukan audit PKKN apabila tidak ada pengembalian tersebut, apakah pengembalian
permintaan dari penyidik? tersebut dapat dicantumkan di LHPKKN tanpa ada
10. Apabila suuatu instansi sudah dilakukan audit oleh bukti yang mencukupi?
BPK dengan audit keuangan, kemudian ditindaklanjuti 19. Apabila ada pengembalian kerugian keuangan negara
oleh Inspektorat dengan audit tujuan tertentu, yang dilakukan tersangka, apakah pengembalian
apakah selanjutnya masih boleh dilakukan audit tersebut dapat langsung dikurangkan dalam
penghitungan kerugian keuangan negara oleh APIP LHPKKN?
lainnya? apa alasannya? 20. Apakah LHPKKN yang diterbitkan APIP tersebut
11. Apa pedoman yang digunakan oleh APIP untuk akan menjadi bagian dari keterangan ahli yang akan
melakukan audit penghitungan kerugian keuangan disampaikan di persidangan tipikor?
negara? 21. LHPKKN tersebut bersifat mengikat bagi apara
12. Dalam Pedoman Audit Investigatif disebutkan bahwa penegak hukum ataukan Aparat Penegak Hukum
salah satu syarat untuk dilakukannya audit PKKN bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan
adalah belum adanya audit investigasi oleh BPK atau LHPKKN tersebut?
Inspektorat, bagaimana maksudnya itu? 22. Menurut Ahli, siapa yang bisa menilai kebenaran
13. Dalam kasus ini, yang dilakukan inspektorat adalah hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara
Audit Tujuan Tertentu, sedangkan yang dilakukan oleh tersebut?
BPK adalah audit keuangan, apakah berarti masih bisa Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA. (Auditor Ahli Madya)

EDISI 01 - TAHUN 2022 19