Page 208 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 208

K ONS TELA SI POLITIK  MA S A
                                                                                         DEMOKR A SI TERPIMPIN


                                                  sehingga Dewan menyatakan  menjalani reses.
                                                                                               245
                                                        Situasi kebuntuan yang terjadi dalam persidangan ini
                                                  membuat Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Dewan
                                                  Konstituante sebaiknya dibubarkan saja agar keadaan kehidupan
                                                  politik pemerintahan lebih baik. Keinginan tersebut terwujud sehingga
                                                  harus ada mobilisasi massa untuk medukungnya. Kebijakan Soekarno
                                                  di antaranya adalah mendekati dan melakukan kesepakatan dengan
                                                  PKI untuk bersedia mendukung berbagai kebijakan politik yang akan
                                                  diambilnya. Sebuah pendekatan dirasa tepat karena PKI sebagai
                                                  salah satu partai pemenang pemilu 1955 yang tidak memiliki wakil
                                                  di eksekutif. Selanjutnya Presiden Soekarno juga mendekati Kepala
                                                  Angkatan Darat, sebuah organisasi yang memiliki sistem komando
                                                  dengan ikatan yang ketat. Kedua strategi pendekatan ini dilakukan
                                                  untuk bekerja sama dengan erat agar mereka bersedia dalam satu garis
                                                  kebijakan untuk membubarkan Dewan Konstituante agar langkah-
                                                  langkah roda revolusi tidak terganggu lagi sebagai poin keabsahan
                                                  kekuasaan. 246
                                                         Ketika Dewan Konstituante dibubarkan dengan
                                                  ditandatanganinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dapat dikatakan telah
                                                  terjadi kegagalan sistem pemerintahan dalam Demokrasi Parlementer.
                                                  Bunyi Dekrit tersebut sebagai berikut. 247












               Selanjutnya Presiden

                       Soekarno juga
                   mendekati Kepala

                     Angkatan Darat,
                   sebuah organisasi

                        yang memiliki
                    sistem komando

                        dengan ikatan             245   Ibid., Lihat juga https://blogschoolpedia.blogspot.com/2012/02/pembubaran-konstituante-
                                                    dan-lahirnya.html. Sesungguhnya kewenangan merancang  UUD terletak di dalam satu badan
                                                    yang dinamakan Konstituante. Dalam hal ini Komisi Konstituante berargumen bahwa rumusan
                            yang ketat.             amandemen I, II, III, dan IV yang dihasilkan oleh Majlis Permusyawaratan Rakyat masih
                                                    memerlukan kajian secara komprehensif agar memenuhi transparansi.
                                                  246   Ibid.,  Langkah pembubaran Dewan Konstituante ini sangat tepat karena pertikaian
                                                    antar kelompok secara terus menerus tetap berjalan, dan tidak ada kekuatan yang bisa
                                                    menghentikannya, kecuali dengan cara dibubarkannya.
                                                  247   https://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/ (diakses pada tanggal 11
                                                    November 2018, jam 22.00).



                         SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   205
                           REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213