Page 211 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 211
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
kebijakan politik yang dikumandangkan Presiden Soekarno. Jadi
252
kestabilan politik pada masa Demokrasi Terpimpin sangat tergantung
peran Presiden Soekarno dalam mengatur keseimbangan dari kedua
kaki kekuatan politik sebuah piramida, khususnya hubungan kerja
sama antara Presiden Soekarno dengan pimpinan Angkatan Darat yang
keduanya telah bersepakat untuk menggantikan sistem pemerintahan
yang lama—Demokrasi Parlementer—dengan sistem pemerintahan
yang baru yaitu Demokrasi Terpimpin.
Keduanya saling membutuhkan dalam sebuah aliansi kekuatan
politik, namun di sisi lain mereka juga tetap mewaspadai ambisi-
ambisi politik kekuasaan dari pihak lain. Waspada dan tidak bisa
menafikan kekuatan politik di antara keduanya merupakan landasan
bentuk kerja samanya. Angkatan Darat yang memiliki mekanisme
kerja berpola garis komando dengan struktur sosial yang ketat, dalam
waktu tertentu mereka mampu memobilisasi dengan menggerakkan
setiap elemen masyarakat. Hal tersebut merupakan realita kelebihan
kekuatan Angkatan darat yang tidak dapat disangkal oleh Presiden
Soekarno. Di sisi lain Angkatan Daratpun harus mampu melihat secara
... Presiden Sukarno
jernih bahwa Presiden Soekarno juga memiliki karisma-kewibawaan
dengan pimpinan dengan banyak pendukung yang tetap setia dalam masyarakat dan
Angkatan Darat para pimpinan partai politik. Untuk memperjelas konstelasi politik
253
yang keduanya telah pada masa Demokrasi Terpimpin, di bawah ini akan diuraikan secara
berurutan, yaitu kedekatan Angkatan Darat—Sukano; Kedekatan PKI—
bersepakat untuk
Soekarno (1): Nasakom dan terakhir adalah Kedekatan PKI—Soekarno
menggantikan sistem (2): Ganyang Malaysia.
pemerintahan yang
lama—Demokrasi 4.1.1. Kedekatan Angkatan Darat—
Parlementer—dengan Soekarno: Pembebasan Irian Barat
sistem pemerintahan Seperti apa peran yang dilakukan kalangan Militer, khususnya
Angkatan Darat dan dua angkatan lainnya. Berbagai persiapan yang
yang baru yaitu
sangat detil dan begitu pentingnya peranan Angkatan Darat telah
Demokrasi Terpimpin. diuraikan oleh M. Cholil, 1979, Sejarah Operasi-operasi Pembebasan
Irian Jaya, Seri Text Book sejarah ABRI. Dalam rapatnya pada tanggal
254
2 April 1961, Menteri Keamanan Nasional/KASAD mendapatkan
perintah dari Presiden/PANGTI agar Gabungan Kepala Staf (GKS),
252 Yahya A. Muhaimin, 2002., Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966, Gajah
Mada University Press, hlm., 140-143.
253 Ibid., 144-145.
254 M. Cholil, 1979, Sejarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Jaya, seri Text Book Sejarah ABRI,
Cetakan ke-2, Jakarta: Departemen Pertahanan-Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, hlm., 40-41.
dpr.go.id 208
