Page 126 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pertama kali diajukan pada tahun 1968 bersama –sama dengan RUU
pemilu (kemudian disebut RUU partai politik, Oganisasi Massa,dan
Golongan Karya) tetapi gagal dibahas karena dilihat oleh partai-
partai politik, yang masih mempunyai pengaruh yang kuat, sebagai
restrukturisasi sistem politik yang merugikan. Hanya setelah pemilu
1971, dengan kemenangan Golkar yang luar biasa dan menguatnya
pengaruh militer di parlemen, restrukturisasi partaipartai politik
menjadi kenyataan. Restrukturisasi partai-partai politik dipandang
oleh partai-partai politik sebagai cara untuk memperlemah posisi
partai-partai politik, karena dengan menghimpun partai-partai yang
berbeda dalam suatu wadah, hal itu akan menimbulkan perpecahan
didalam partai baru itu. Pemerintah menolak dan anggapan ini dan
menyatakan bahwa restrukturisasi dimaksudkan untuk menciptakan
partai-partai politik yang lebih efektif dan mengurangi perbedaan.

3.3.Keanggotaan DPR-RI 1971-1977

3.3.1. Komposisi Keanggotaan DPR-RI Sebelum Fusi
Partai Politik.
Peraturan Pemerintah RI No. 2 tahun 1970 tentang
Pelaksanaan Undang undang No. 16 tahun 1979 tentang Susunan

dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pasal 7 menetapkan sebagai
berikut:
(1) Anggota DPR adalah sebanyak 460 (empat ratus enam
puluh) orang terdiri dari:
Hanya setelah
pemilu 1971, dengan a. 360 (tiga ratus enam puluh) orang anggota dari
Golongan Politik dan
kemenangan Golkar Golongan Karya yang dipilih;
yang luar biasa b. 100 (seratus) orang anggota dari Golongan Karya
dan menguatnya yang diangkat.
pengaruh militer (2) Jumlah anggota dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini
di parlemen, dipilih dalam 26 (dua puluh enam) daerah pemilihan,
restrukturisasi yaitu sejumlah Daerah Tingkat I, dengan perhitungan
partaipartai politik untuk sekurang-kurangnya 400.000 (empat ratus ribu)
menjadi kenyataan. orang penduduk mendapat seorang wakil.

(3) Dengan memperhatikan ketentuan dimaksud pasal 5 dan
6 Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang pemilihan
umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat dan penjelasannya, jumlah anggota

dpr.go.id 120

Bab III.indd 120 11/21/19 18:10