Page 121 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

d. Mempergunakan secara optimal dan maksimal tanda gambar
“Beringin” sebagai sarana memenangkan Golkar.
e. Mengatur dan melaksanakan kampanye di pusat, daerah-
daerah pemungutan suara dan sampai ke desa-desa secara
efektif dan efisien.

Menjelang pemilu 1971, Operasi khusus Ali Moertopo
mempunyai strategi baru dalam mengintervensi Nahdlatul Ulama (NU).
Intervensi dilakukan dengan cara berbeda yaitu lebih menekankan
penggalangan kerjasama di mana partai-partai tidak akan menentang
Menjelang pemilu peran utama Angkatan Darat. Langkah yang dilakukan Opsus antara
1971, Operasi khusus lain memberikan Nahdlatul Ulama status dan dana bagi kegiatan-
Ali Moertopo kegiatan keagamaan, Idham Chalid (Ketua Umum NU) akan mendukung
mempunyai Soeharto sebagaimana Soekarno dimasa lalu. . Operasi khusus melalui
158
strategi baru dalam intervensi juga dilakukan terhadap kelompok nasional lainnya seperti:
mengintervensi Parmusi, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang melalui
Nahdlatul Ulama kongres bulan Mei 1970 dan dari hasil kongres tersebut didapatkan
159
(NU). pemimpin IPKI yang pro dengan pemerintah.
Pada kampanye 1971, Golkar diambil alih oleh Departemen
Dalam Negeri. Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan
sekelompok intelektual Orde Baru yang punya hubungan dengan
Ali Moertopo. Tugas berikutnya adalah mengorganisasikan upaya
kampanye nasional dengan mengidentifikasi Golkar sebagai kekuatan
progresif masyarakat Indonesia, kekuatan pembangunan programatis
non-ideologis. Kontak nyata dengan para pemilih dibuat oleh
pejabat-pejabat kelurahan dan desa dibawah pengawasan pejabat-
pejabat Departemen Dalam Negeri tingkat kecamatan, kotamadya,
dan propinsi. Suatu kebijakan “monoloyalitas” pejabat kepada Golkar
diperkuat oleh komandan-komandan militer lokal. Sebagian besar
ketua Golkar propinsi dan kotamadya, serta kecamatan, adalah
perwira-perwira yang masih aktif berdinas.
160

158 Arif Yulianto.Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
2002. Hal. 276.
159 Arif Yulianto. 2002. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada.hal. 268
160 Liddle, 1992: 37

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 115
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 115 11/21/19 18:10