Page 120 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

penyusunan kembali sistem kepartaian secara menyeluruh.
153
Dalam menghadapi pemilihan umum, persiapan-persiapan
mulai dilakukan pada tanggal 23 Mei 1970 presiden dengan surat
keputusan No. 43 menetapkan organisasi-organisasi yang ikut serta
dalam pemilihan umum dan anggota-anggota DPR/DPRD. Partai-partai
tersebut diantaranya adalah : Partai Murba, Partai Nahdlatul Ulama (NU),
Partai Islam Persatuan Tarbiyah (Perti), Partai Katolik, Partai Kristen
Indonesia (Parkindo), Parmusi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai
Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Golongan Karya (Golkar).
154
Pemilihan umum 1971 dimaksudkan untuk menciptakan
kemantapan dan stabilitas politik, perombakan struktur politik
dengan pengakuan bagi Golongan Karya dan membangkitkan
kesadaran demokrasi rakyat). Penguasa Orde baru, Soeharto, juga
155
Penguasa Orde juga melakukan operasi-operasi keluar yang ditujukan kepada partai-
baru, Soeharto, juga partai politik peserta pemilu 1971. Ali Moertopo sebagai pengemban
juga melakukan tugas melalui Operasi Khusus (Opsus) politik mulai memperlemah
operasi-operasi partai politik serta organisasi dan dipihak lain memperkuat Golkar.
156
keluar yang Badan Pengendali Pemilihan Umum (Bapilu) sebagai produk kelompok
ditujukan kepada pembaharu di DPR-Gotong Royong mendapatkan dukungan kerjasama
partai-partai politik dari Opersi Khusus.
peserta pemilu 1971. Ali Moertopo menghimpun perwira-perwira militer (Soedjono
Humardhani, Sapardjo), mantan pimpinan formal mahasiswa (Jusuf
Wanandi, Sofian Wanandi, Cosmas Batubara, Rachman Tolleng, David
Napitulu), Intelektual (Drs. Moerdopo, Drs. Sumiskum, Daud Jusuf).
Kelompok ini menentukan dan mengendalikan Bapilu. Tugas pokok
Bapilu adalah:
157
a. Memenangkan Golkar dalam pemilu 1971
b. Berusaha merebut suara yang sebanyak-banyaknya dalam
pemilu dan mendapatkan kursi semaksimal mungkin di DPR,
DPRD I, DPRD II yang mempunyai akibat mayoritas mutlak
Golkar di MPR.
c. Memilih, menyusun dan mengajukan calon-calon yang
tepat dari Golkar sesuai kepres NO.43/1970 dengan sejauh
mungkin mengambil dari Golkar

153 Liddle, 1992: 194.
154 Marwati Djoened Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia
VI. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 427
155 Ali Moertopo. 1974. Strategi Politik Nasional. Jakarta: CSIS. Hal. 67.
156 Arif Yulianto. 2002. Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba. Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada. Hal. 267
157 Andreas Pandiangan. Menggugat Kemandirian Golkar. Yogyakarta: Bigraf Publishing. 1996. Hal.
162

dpr.go.id 114

Bab III.indd 114 11/21/19 18:10