Page 118 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 118
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
aktif dan konstitusional dalam bidang politik. 150
Untuk semakin memperkuat legitimasi kekuasaannya,
pemerintah Orde baru melaksanakan berbagai cara agar program-
programnya yang bertumpu pada prinsip kestabilan politik-ekonomi
dan keamanan tersebut bisa dilaksanakan. Di antaranya adalah
menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang kemudian
diselenggarakan pada tahun 1971, Fusi Partai pada tahun 1973, dan
membuat serta mengesahkan Undang-Undang (bersama DPR)
mengenai Partai Politik dan Golkar pada tahun 1975. Uraian mengenai
beberapa hal tersebut itulah yang akan diulas selengkapnya pada bab
ini.
Setelah berhasil memulihkan kondisi politik bangsa Indonesia,
maka langkah berikutnya yang ditempuh pemerintah Orde Baru adalah
melaksanakan pembangunan nasional melalui Pembangunan Jangka
Akhirnya pada Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Pambangunan Jangka
tanggal 3 Juli 1971 Pendek dirancang melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita).
sejumlah 34.696.387
orang untuk kedua 3.2. DPR Hasil Pemilu 1971
kalinya sejak Pemilihan umum tahun 1971 ini merupakan untuk
kemerdekaan, enam pertama kalinya diadakan sejak pemerintahan Orde Baru. Karena
belas tahun sejak sejak pemilihan umum yang pertama tahun 1955 sampai awal
pemilihan umum pemerintahan Orde Baru beberapa kali pelaksanaannya mengalami
yang pertama penundaan, dan baru dapat dilaksanakan tahun 1971 setelah melalui
berbondong- persiapan-persiapan dan serangkaian usaha yang harus dapat
bondong menuju menjamin Orde Baru dan mempertahankan kekuatan-kekuaan
kotak suara. pancasila. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1971 sejumlah 34.696.387
orang untuk kedua kalinya sejak kemerdekaan, enam belas tahun
sejak pemilihan umum yang pertama berbondong-bondong
menuju kotak suara. Angka tersebut merupakan sebagian besar
dari sejumlah 57.537.752 yang berhak memilih. Bila dibandingkan
dengan pemilihan umum yang pertama maka ini merupakan angka
yang sangat besar yang bisa dicapai, karena dalam pemilihan
umum pertama tahun 1955 tercatat 87,65 % yang ikut memberikan
suaranya. Salah satu alasannya karena keamanan yang tidak
terjamin. Pada pemilihan umum 1971 ini, keamanan tidak menjadi
150 Pada tahun 1966, dilakukan reorganisasi terhadap Sekber Golkar. Dalam reorganisasi tersebut,
Sekber Golkar akan menjadi sebuah badan federasi yang dikelompokkan dalam 9 kino (kelompok
induk organisasi). Semenjak itu pula Sekber Golkar diubah menjadi fungsinya dari sekedar
ormas Orsospol (organisasi sosial politik) baru. Mengenai sejarah berdiri dan berkembangnya
Golkar, lihat David Reeve, Golkar Sejarah yang Hilang—Akar Pemikiran dan Dinamika. Jakarta,
Komunitas Bambu, 2013.
dpr.go.id 112
Bab III.indd 112 11/21/19 18:10
