Page 113 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

intervensi dari negara-negara besar misalnya Amerika Serikat yang
ikut mengawal PBB dalam proses penyelesaian masalah ini. Setelah
disepakati pada perjanjian New York bahwa Irian Barat adalah bagian
yang sah dari NKRI, maka proses pengalihan kekuasaanpun dimulai
pada tahun 1962. Namun disepakati selama satu tahun, wilayah Irian
Barat berada dalam pengawasan PBB. Barulah pada tahun 1963, bendera
Merah-Putih bisa berkibar dibumi Irian Barat.
Selanjutnya yang menjadi tugas pemerintah Indonesia adalah
menentukan respon dan sikap masyarakat Irian Barat tentang status
mereka. Namun terjadi perubahan politik di Indonesia tahun 1965,
juga berpengaruh pada proses penyelesaian masalah Irian Barat yang
menjadi tertunda. Selama beberapa saat Indonesia harus menyelesaikan
terlebih dahulu masalah internal dalam negara. Ditambahkan lagi
dengan kerja DPR-GR yang berusaha merumuskan perundangan untuk
beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia.
Barulah pada Barulah pada tahun 1969, diadakan referendum atau yang lebih
tahun 1969, dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) mengenai status

diadakan sebuah dari wilayah Irian Barat. Sebelumnya terjadi perdebatan mengenai
referendum atau sistem pungutan suara dalam referendum ini, ada beberapa masalah
yang lebih dikenal yang harus dihadapi untuk menentukansistem apa yang cocok dipakai
dengan Penentuan dalam referendum di Irian Barat. Berbagai kesulitan tersebut misalnya,
Pendapat Rakyat medan dan alam Irian Barat yang sulit ditempuh, minimnya logistik,
(Pepera) mengenai dan yang paling penting adalah edukasi yang minim mengenai apa itu
status dari wilayah referendum. Hal ini membuat pemerintah Indonesia menggunakan
Irian Barat. sistem perwakilan, dimana referendum ini hanya diwakilkan oleh
seorang kepala (pemimpin lokal) yang membawahi suara-suara lain
Proses dari Pepera ini sendiri didasarkan atas kesepahaman
yang sudah dituangkan dalam Perjanjian New York beberapa tahun
sebelumnya, adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu:
• Tahap Pertama, tanggal 24 Maret 1969 mengadakan sebuah
konsultasi dengan dewan Kabupaten di Jayapura tentang
tatacara pelaksanaan Pepera.
• Tahap Kedua, memilih anggota Dewan Musyawarah Pepera
yang akan selesai masa tugasnya pada bulan Juni 1969.
Dalam proses ini terpilihlah sekitar 1.026 (983 laki-laki dan
43 wanita) anggota dari 8 kabupaten yangada di Irian Barat.
• Tahap Ketiga, pelaksanaan Pepera yang diadakan pada tiap
kabupaten pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir
pada tanggal 4 Agustus di Jayapura.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 105
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 105 11/21/19 20:56