Page 111 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 111
SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71
andil secara luas. Selain mencoba memperbaiki hubungan diplomatis
dengan negara tetangga, secara luas DPR juga pernah memiliki peran
pada lembaga PBB. Dimana sebenarnya ada beberapa rumusan yang
dicetuskan oleh Kementerian Luar Negeri pada dasarnya adalah hasil
pemikiran dari para anggota DPR. Salah satu masalah yang menyeruak
adalah krisis yang terjadi di Timur-Tengah. Delegasi Indonesia diketuai
oleh Menlu Adam Malik beserta anggota, dimana ada beberapa
anggotanya merupakan anggota DPR misalnya Harsono Cokroaminoto,
Permasalahan ini Sujatmoko, Eikana Tobing, Brigjend Sunarso, dan lain-lain. Dalama
terkait dengan masalah ini, Menlu Adam Malik mengatakan bahwa krisis yang terjadi
perebutan wilayah di timur tengah itu cukup menyulitkan secara ekonomi untuk negara-
Irian Barat (Papua) negara yang bergantung pada wilayah-wilayah di Arab, terutama
antara Indonesia mengenai masalah minyak dan transportasi. Menurut Adam Malik,
dan Belanda. kesemua negara yang bertikai tidak boleh hanya memikirkan dirinya
sendiri, sehingga melupakan kepentingan bangsa lain, oleh sebab itu
harus ada penyelesaian damai untuk para pihak yang bertikai. 138
E. Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Jaya (1969).
Normalisasi hubungan antara Indonesia-Malaysia sejatinya
bukan hanya permasalahan luar negeri Indonesia yang dituntut
untuk diselesaikan pasca tahun 1965. Jika panasnya hubungan antara
Indonesia dan Malaysia hanya berlangsung kurang lebih 3 tahun,
maka pada bagian ini hampir memakan waktu dua dekade lamanya.
Permasalahan ini terkait dengan perebutan wilayah Irian Barat (Papua)
antara Indonesia dan Belanda. Permasalahan ini sejatinya dimulai
ketika Konferensi Meja Bundar digelar di Den Haag. KMB tidak hanya
menyoroti masalah-masalah yang berkaitan dengan kedaulatan, status
aset perekonomian, dan hal-hal yang menyangkut pampasan perang,
namun juga menyoroti masalah status dari wilayah Irian Barat.
Masalah ini masuk dalam salah satu agenda penting dari KMB
yang harus diselesaikan. Namun ketika permasalahan lain telah berada
pada titik temu, masalah Irian Barat belum juga bisa disepakati, bahkan
membuatnya tertunda. Pada awalnya penundaan masalah ini disepakati
hanya setahun, namun realitanya, hingga menjelang akhir dekade
tahun 1950an, masalah ini masih juga belum selesai. Bahkan memicu
terjadinya masalah lain dari berbagai aspek yang berhubungan dengan
kedua negara.
139
138 Lihat Suara Merdeka, Rabu 217 Juni 1967.
139 Lihat Hafiluddin, 2009, Papua Harga Mati, Yogyakarta: Penerbit Rayhan Intermedia. Hal: 27-28.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 103
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab II.indd 103 11/21/19 20:56
