Page 110 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dari Filipina, Singapura, dan Thailand. Mereka membahas pentingnya
sebuah kerjasama regional yang dalam sebuah ikatan negara-negara
dalam kawasan itu. Prakarsa tokoh-tokoh inilah yang kemudian
menghasilkan sebuah ikatan persatuan antara negara Asia Tenggara
dalam Asociation of Southeast Asian Nation (ASEAN).
Disamping itu perbaikan dalam bidang politik ini juga memiliki
dampak urgensi lain yaitu perbaikan dibidang ekonomi. Salah satu
warisan pemerintah Soekarno adalah hancurnya perekonomian
Indonesia, contohnya pun beragam misalnya meningkat drastisnya
inflasi hingga pada tahap lebih dari hiper-inflasi yang berdampak
pada tak terkendalinya kenaikan harga-harga barang, terutama barang
kebutuhan pokok. Disamping itu hal ini juga diperparah dengan
kelangkaan pada barang-barang tersebut, dengan kata lain sudah
mahal harganya, langka pula keberadaannya. Sedangkan pemasukan

Bantuan yang dalam negeri juga sedang macet pasca peristiwa G30S.
diharapkan adalah Dalam kaitan ini Indonesia membutuhkan suplai bantuan luar
bantuan dari negeri berupa bantuan modal. Pemerintah Orde Baru menganggap
negara-negara barat bahwa hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara komunis
yang membuat perekonomian Indonesia macet, oleh sebab itu hubungan
dan terutama sekali dengan beberapa negara komunis dibatasi bahkan sama sekali diputus
dari International pada masa Orde Baru. Bantuan yang diharapkan adalah bantuan dari
136
Monetary Fund negara-negara barat dan terutama sekali dari International Monetary
(IMF). Fund (IMF). Namun bantuan ini sifatnya bersyarat, dimana salah satu
syaratnya Indonesia harus memperbaiki kondisi politik luar negerinya.
Syarat tersebut termasuk mengharuskan Indonesia untuk mengakhiri
konfrontasi dengan Malaysia yang sudah berjalan beberapa tahun. Namun
hal ini bukan perkara mudah, birokrat-birokrat Indonesia yang menjadi
pendamping Seoharto seperti Adam Malik yang menjadi menteri luar
negeri dan Sultan Hamengkubuwono IX yang menjadi menteri dalam
urusan perekonomian, menyetujui langkah diplomatis untuk mengakhiri
konfrontasi dengan Malaysia. Namun hal ini ditentang oleh golongan
militer yang menganggap hal ini terlalu merendahkan martabat Indonesia
jika tujuannya hanya untuk mendapatkan bantuan ekonomi. 137
Dalam urusan hubungan luar negeri yang lainnya, selain dari
pada Kementerian Luar Negeri, DPR-GR berupaya juga tetap ikut

136 Hal ini diketahui dari banyaknya protes anti Cina dengan penyerangan terhadap kantor kedutaan
Cina dan gedung-gedung kantor milik pengusaha Cina oleh massa anti-PKI. Pemerintah Cina
juga merasa suasana yang panas di Indonesia tidak memungkinkan lagi untuk membangun
hubungan diplomatik secara terbuka, akhirnya pada tahun 1966 Pemerintah Cina menarik duta
besar dan tiga konsulatnya di Indonesia. Bahkan cabang kantor berita milik Cina yaitu Hsin
Hua juga ikut ditutup oleh Pemerintah Cina. Lihat Ricklefs, Op.Cit. Hal: 569.
137 Ibid. Hal: 570-571.

dpr.go.id 102

Bab II.indd 102 11/21/19 20:56