Page 108 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemerintahan Soekarno menganggap hal ini harus segera ditangani
dengan menyuarakan protesnya atas pembentukan federasi ini. Namun
tidak hanya itu, Presiden Soekarno juga membentuk DWIKORA, sebuah
konsepsi yang berisi dua point pokok yang betujuan ingin membubarkan
federasi tersebut. Konsepsi ini juga termasuk dengan beberapa operasi
militer yang dilancaran oleh Indonesia terutama di wilayah-wilayah
perbatasan dengan Sarawak dan Sabah di Kalimantan Utara.
Kebanyakan publik luar negeri juga menuding bahwa ada indikasi
bahwa Indonesia juga memiliki hasrat untuk menguasai Kalimantan
Utara seperti wilayah Serawak dan Sabah. Hal ini dikarenakan besarnya
dukungan Indonesia (terutama PKI) terhadap keinginan beberapa faksi
politik disana (termasuk Brunei) untuk segera memiliki pemerintahan
sendiri dan menolak bergabung dengan federasi. Namun hal ini segera
dibantah oleh Subandrio yang mengatakan dalam Sidang Majelis Umum
PBB bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah murni sebagai
langkah yang menolak adanya bentuk Neo-Kolonialisme oleh Inggris.
Dia juga mengatakan tidak ada langkah dan niatan dari Pemerintah
Indonesia untuk meluaskan kekuasaannya hingga ke Kalimantan

Pemerintah Utara. 134
Indonesia termasuk Namun konfrontasi ini agak mulai goyah dan berubah pasca
DPR-GR kemudian G30S, perubahan politik internal Indonesia juga berpengaruh signifikan
dihadapkan pada kebijakan luar negeri. Pemerintah Indonesia termasuk DPR-GR
pada urgensi kemudian dihadapkan pada urgensi untuk melakukan perbaikan dalam
bidang pemerintahan, termasuk memperbaiki hubungan luar negeri
untuk melakukan Indonesia yang dikatakan terlalu condong kearah negara-negara
perbaikan komunis. Ditambah dengan beberapa konsepsi Soekarno dengan
dalam bidang berbagai bentuk dan jenis kolonialisme, membuat Indonesia menjadi

pemerintahan, negara yang cukup vokal menyuarakan berbagai permasalahan luar
termasuk negeri, namun hal ini juga yang membuat Indonesia cukup intens
memperbaiki mencampuri urusan dalam negeri negara lain bahkan hingga mengarah
hubungan luar pada konfrontasi. Hal inilah yang membuat hubungan luar negeri
negeri Indonesia Indonesia agak panas, terutama dengan negara tetangga.
yang dikatakan Maka dari itu, pada tahun 1966 DPR-GR mulai menyusun pula
terlalu condong sebuah rancangan undang-undang yang khusus mengurusi normalisasi
kearah negara- hubungan kedua negara tersebut. Pada tanggal 27 Oktober 1966, RUU
negara komunis. ini rampung dan keluarlah Undang-undang No. 5 Tahun 1966. Undang-
undang ini disahkan oleh Soekarno yang masih menjabat sebagai
presiden, namun perlu diketahui bahwa Adam Malik yang merupakan

134 Sunarti, Op.Cit. Hal: 88-89.

dpr.go.id 100

Bab II.indd 100 11/21/19 20:56