Page 103 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 103
SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71
lewat bagian kerja A dan Komisi II sebenarnya telah lama berkoordinasi
dengan pihak pemerintah terkait masalah ini terutama dengan
Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Adam Malik.
Ada beberapa agenda yang harus diselesaikan untuk merekonstruksi
ulang arah politik Indonesia di luar negeri sesuai dengan Undang-
undang Dasar 1945. Dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh kedua
belah lembaga tersebut, ad beberapa hal krusial yang dibahas misalnya
mengenai Hubungan Indonesia - Malaysia, Hubungan Indonesia
– Belanda, Persoalan mengenai pokok-pokok PEPERA (Penentuan
Pendapat Rakyat) yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 1969 di Irian
DPR-GR ketika Barat, dan lain-lain. 125
itu cukup aktif Disamping itu dikancah Internasional sendiri sebenarnya antara
menyuarakan DPR-GR lewat Komisi II dan juga Departemen Luar Negeri juga telah
perdamaian sidang- lama aktif pada dibeberapa organisasi internasional terutama PBB.
sidang PBB, salah DPR-GR ketika itu cukup aktif menyuarakan perdamaian sidang-
satunya adalah sidang PBB, salah satunya adalah mengenai masalah perdamaian di
mengenai masalah Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Adam Malik dan beberapa anggota
perdamaian di DPR dari komisi II yaitu Harsono Cokroaminoto, Sudjatmoko, dan
Timur Tengah. Elkana Tobing, pernah menghadiri Sidang Majelis Umum PBB untuk
menyuarakan mengenai pendapat Indonesia tentang perdamaian di
Timur-Tengah. Ini adalah salah satu bentuk keaktifan DPR-GR dalam
urusan tertentu sesuai kewenangan bidang yang menjadi tugasnya
serta menjadi sinergi dengan pemerintah dan departemen terkait
dalam mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. 126
Salah satu yang paling krusial adalah mengenai hubungan
Indonesia dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Produk-produk
undang-undang sebelumnya kebanyakan hanya terkait dengan urusan
internal Indonesia, maka dari itu DPR-GR juga melakukan proses
negosiasi penyelesaian hubungan “panas” Indonesia dan Malaysia.
Dibandingkan dengan produk undang-undang lain, Undang-undang
mengenai normalisasi hubungan kedua negara ini terbilang cukup
cepat dirumuskan yaitu pada tahun 1966. Namun yang menjadi masalah
adalah persoalan memiliki latar belakang yang cukup rumit dan perlu
untuk dijabarkan sebelum rumusan undang-undang ini dikeluarkan.
Seperti yang diketahui pada masa sebelumnya atau ketika Orde
Lama, pandangan politik luar negeri Indonesia lebih condong kearah
kiri. Oleh sebab itu hubungan luar negeri Indonesia lebih banyak
125 Lihat Sinar Harapan 20 Juni 1969.
126 Lihat Suara Merdeka, 21 Juni 1967.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 95
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab II.indd 95 11/21/19 20:56
