Page 98 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

oleh badan lainnya, disamping itu kebanyakan yang menjadi ketua
dan anggotanya merupakan golongan professional dan akademisi
yang tidak terafiliasi pada institusi pemerintah, organisasi, dan partai
lainnya. 114
Dilapangan sendiri, pemerintah juga dibantu oleh para relawan-
relawan yang menjadi petugas-petugas di tempat pemungutan suara.
Petugas ini sebenarnya sifatnya sukarela dan diambil dari unsur
masyarakat sendiri. Namun dilapangan juga terjadi masalah dimana,
waktu persiapan yang memakan waktu hingga lebih dari seminggu,
membuat kebanyakan petugas pemilu ini mengeluh karena takut
tidak dibayarkan oleh tempat mereka bekerja, mengingat selama
mereka menjadi petugas pemilu mereka tidak masuk bekerja. Oleh
sebab itu, untuk mengatasi hal ini, Kementerian Tenaga Kerja juga
mengeluarkan instruksi agar perusahaan tetap membayarkan gaji atau
honor mereka yang terlibat dalam urusan pemilu. Sehingga nantinya
mereka yang terlibat dilapangan dalam urusan pemilu ini bisa bekerja
Sedangkan bagi dengan tenang. 115
ABRI, walaupun Sedangkan untuk bagi masyarakat Indonesia yang ingin
mendapat jatah berpartisipasi memberikan suaranya pada PEMILU, ada beberapa
kursi yang cukup persyaratan yang harus dipenuhi misalnya adalah warga negara
banyak di parlemen, Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih, sehat rohani (tidak gila),
namun anggotanya berusia 17 tahun atau jika umurnya belum genap 17 masih boleh
tidak diperbolehkan memberikan suara asalkan telah menikah. Selain itu seperti yang
menggunakan hak disinggung diatas, masyarakat yang memberikan suara bebas
pilihnya. dari ideology komunis dan merupakan anggota dan simpatisan
dari PKI, serta tidak terlibat dalam peristiwa G30S. Sedangkan
116
bagi ABRI, walaupun mendapat jatah kursi yang cukup banyak di
parlemen, namun anggotanya tidak diperbolehkan menggunakan
hak pilihnya. 117
PEMILU pada akhirnya benar-benar terealisasi pada Juli 1971,
setelah menunggu waktu cukup lama dalam proses perumusan
undang-undang yang penuh dengan perdebatan yang sengit antar
beberapa golongan yang berbeda kepentingan. Kontestan atau partai

114 Ibid. Pasal 8.
115 Bhatara, 3 Maret 1971.
116 Terkait hal ini, hampir semua orang yang dianggap sebagai anggota PKI dan anggota organisasi
Underbouw-nya serta yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S akan dideskreditkan pada
beberapa urusan yang dalam kaitan ini menyangkut masalah haknya sebagai warga negara
misalnya mendapatkan pendidikan di tempat terkemuka, fasilitas kesehatan yang memadai,
termasuk memberikan suara dalam PEMILU. Biasanya pada KTP mereka akan ada tanda eks tapol,
hal ini sangat mudah diketahui masyarakat lainnya yang seringkali juga akan mendiskriminasi
para eks tapol.
117 Lihat Undang-undang. No. 15 Tahun 1969. Pasal 10 dan Pasal 11.

dpr.go.id 90

Bab II.indd 90 11/21/19 20:56