Page 96 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Namun tidak hanya hal tersebut saja yang diperdebatkan, misalnya
dalam hal daerah pemilihan, jumlah suara yang menjadi rujukan, dan
masalah lainnya. Secara ringkas dalam RUU PEMILU yang akan
109
disahkan tersebut terdapat beberapa poin yang akhirnya disepakati
di DPR-GR, yaitu:
• RUU PEMILU akan segera disahkan bersama-sama dengan
pengesahan RUU lainnya mengenai susunan dan kedudukan
MPR, DPR, dan DPRD. Tiga hal ini dikatakan pada masa itu
sebagai sebuah “crucial point” karenan nantinya Pemilu itu
sendiri akan memilih calon anggota dari tiga lembaga itu. 110
• Materi mengenai PEMILU yang sebelumnya menjadi
perdebatan telah mencapai titik sepakat.
• Ada 12 konsensus yang dicapai oleh Panitia Khusus
RUU PEMILU akan perancang RUU PEMILU ini, yaitu :
111
segera disahkan 1. Jumlah anggota DPR yang tidak boleh terlalu berlebihan
bersama-sama (ngombro-ngombro).
dengan pengesahan 2. Adanya perimbangan perwakilan dalam DPR antara Jawa
RUU lainnya dan luar Jawa.
mengenai susunan 3. Dalam sistem PEMILU yang ditetapkan masalahmengenai
dan kedudukan jumlah pendudukan juga mendapatkan perhatian.
MPR, DPR, dan 4. Adanya anggota DPR yang diangkat tanpa harus dipilih.
DPRD. 5. Tiap kabupaten akan dijamin satu wakilnya duduk di
Parlemen.
6. Persyaratan mengenai domisili dari wakil-wakil rakyat
akan dihapuskan.
7. Yang diangkat dari perwakilan ABRI dan Non ABRI, dimana
yang berasal dari Non-ABRI harus dari non-massa.
8. Anggota MPR kemudian ditetapkan menjadi 173 orang.
9. Jumlah anggota DPR ditetapkan sebagnyak 460 orang
dengan rincian sebanyak 360 dipilih melalui PEMILU dan
100 orang diangkat dari golongan ABRI.
112
10. Sistem PEMILU yang disepakati adalah proporsional
representation yang sederhana.
11. Stelsel pemilihan disepakatai lisjstenstelsel (sistem daftar).
12. Daerah pemilihan disepakati Daerah Tingkat I.

109 Notosusanto. 1985. Op.Cit. Hal: 45-50.
110 Sinar Harapan, 25 Juni 1969.
111 Notosusanto. 1985 Op.Cit. Hal: 52.54.
112 Anwar. 1992. Op.Cit. Hal: 52

dpr.go.id 88

Bab II.indd 88 11/21/19 20:56