Page 93 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

• Perumahan rakyat
• Pariwisata
• Prasarana, dan lain-lain.

Pemerintah dalam undang-undang ini tidak hanya memberikan
kelonggaran dalam masalah pajak, pemerintah juga berusaha
mempermudah para investor dalam negeri ini dalam bidang-bidang
yang lain. Misalnya masalah impor bahan-bahan baku produksi
termasuk alat dan perlengkapan produksi dari negara lain. Pemerintah
mencoba memberikan keringanan dalam hal bea masuk dari bahan-
Dampak yang bahan bakunya. Walaupun tidak bebas sepenuhnya namun hal ini bisa
signifikan membuat perusahaan dan swasta nasional menekan biaya produksi

dalam bidang dan semakin memperbesar peluang keuntungan yang akan didapatkan
perekonomian oleh perusahaan atau swasta nasional tersebut. 105
dapat dirasakan Dampak yang signifikan dalam bidang perekonomian dapat
dengan munculnya dirasakan dengan munculnya dua undang-undang yang membahas
dua undang- mengenai masalah investasi ini yaitu UU PMA dan UU PMDN. Progress
undang yang pembangunan menjadi meningkat seiring tahun dengan ditandai mulai
membahas banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan
mengenai masalah modal baik dari dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah
investasi ini yaitu pertumbuhan sektor pertanian naik cukup drastis pasca perubahan

UU PMA dan UU politik dan penerapan undang-undang ini, dari sekitar 1,4% pada
PMDN. awal 1960an menjadi sekitar 3,8% pada tahun-tahun awal penerapan
undang-undang ini. sektor-sektor lain juga mengikuti misalnya
pembangunan sarana dan prasarana hingga sektor pertambangan. 106

C. Persiapan PEMILU Tahun 1971
Undang-undang lain yang krusial dan harus segera diselesaikan
oleh DPR-GR adalah undang-undang Pemilihan Umum (PEMILU).
Secara garis besar pelaksanaan PEMILU pada tahun 1971 merupakan
sebuah urgensi yang harus diselesaikan mengingat kondisi
ketatanegaraan Indonesia yang butuh pembaharuan dan penyegaran
pasca peristiwa 1965. Dasar hukum dari penyelenggaraan PEMILU,
yaitu:
• TAP MPRS No. XI/MPRS/1966
• TAP MPRS No. XLII/MPRS/1966
• UU Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum

105 Lihat Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri pasal 15.
106 Lihat Anne Booth dan Peter Mc Cawley (ed). 1986. Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Hal:
82-83.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 85
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 85 11/21/19 20:56