Page 95 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 95
SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71
jumlahnya tentu sangat kecil. Sedangkan sistem distrik bagi partai kecil
memupus harapan mereka untuk dapat sebuah kursi yang mewakili
distrik tertentu, mengingat konsentrasi massa yang telah disinggung
sebelumnya. 107
Dalam permasalah PEMILU, ada beberapa sistem yang menjadi
rujukan bagi penyelenggara Pemilu (pemerintah) untuk diterapkan
di negaranya. Pertama, ada sistem pemilu yang berdasarkan distrik,
dimana sistem ini mengacu pada persebaran suara sesuai yang menang
dalam satu distrik. Dalam kaitan ini, dalam satu distrik ada satu yang
mewakili dalam parlemen, misalnya dalam sebuah negara ada sekitar 60
distrik, maka wakil rakyat yang duduk dalam parlemen juga berjumlah
60. Kelemahan dari sistem ini tidak menghiraukan perbedaan jumlah
penduduk dalam sebuah distrik, misalnya walaupun distrik A jumlah
penduduknya lima kali lebih besar dari jumlah penduduk distrik B, maka
jumlah wakil rakyat yang mewakili distrik A tetap satu sama dengan
distrik B. Sedangkan sistem yang kedua adalah sistem representatif
atau proporsional, sistem ini lebih mengacu pada jumlah suara tertentu
yang mewakili sebuah wilayah. Jadi sebuah wilayah bisa diwakili oleh
lebih satu orang wakil rakyat karena mengacu pada jumlah pemilih
atau juga bisa digabung dengan suara dari wilayah lainnya. Sistem
representatif agak memberikan peluang bagi partai kecil untuk tetap
mempunyai anggota parlemen. 108
Perbincangan dan perdebatan di DPR-GR membahas mengenai
PEMILU ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan alot. Oleh
Pertama, ada sebab itu PEMILU yang direncanakan berlangsung sekitar tahun 1968,
sistem pemilu yang namun karena hal tersebut maka diundur. Bahkan diundur hingga lewat
berdasarkan distrik, dari tahun tersebut, mengingat ada persoalan teknis yang juga harus
dimana sistem ini diselesaikan setelah undang-undang rampung di buat pada tahun
mengacu pada 1969. Pemilu baru terlaksana pada tahun 1971, setelah segala hal yang
persebaran suara menyangkut masalah teknis juga selesai. Perdebatan yang alot ini juga
sesuai yang menang terjadi sejak undang-undang berada dalam tahap rancangan pengajuan
dalam satu distrik. atau Rencana Undang-undang (RUU). Pihak-pihak yang terutama
memiliki perbedaan pendapat adalah golongan kepartaian seperti PNI
dan NU yang merupakan partai besar dengan pihak ABRI. Seperti yang
telah disinggung sebelumnya salah satu masalah pelik yang menjadi
perdebatan antar golongan tersebut adalah masalah sistem PEMILU.
107 Lihat Anwar. 1992. Op.Cit. Hal: 53.
108 Lihat Eep Saefullah Fatah. 1998. Catatan-catatan atas gagalnya Politik Orde Baru. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. Hal: 99-101.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 87
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab II.indd 87 11/21/19 20:56
