Page 92 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

mampu untuk membangun perekonomian nasional, walaupun modal
yang dimiliki ini tidak sebesar dampak yang berasal dari luar negeri.
Hal ini ditujukan untuk memajukan perekonomian nasional namun
dengan merangsang adanya gairah investor Indonesia untuk bisa
secara kreatif mengembangkan perekonomian Indonesia
Oleh sebab itu DPR-GR ketika itu juga merumuskan adanya
payung hukum yang bisa digunakan sebagai acuan aturan dan legalitas
bagi para investor untuk bisa melakukan investasi didalam negeri.
sendiri kriteria Menurut undang-undang ini sendiri kriteria sebuah perusahaan atau

sebuah perusahaan swasta nasional dalam undang-undang ini adalah perusahaan yang
atau swasta saham atau modalnya sekurang-kurangnya sebanyak 51% dikuasai oleh
nasional dalam negara atau swasta nasional. Dengan kata lain walaupun perusahaan
undang-undang ini tersebut merupakan perusahaan nasional, namun jika mayoritas modal
adalah perusahaan merupakan modal asing, tidak bisa dikategorikan dalam perusahaan
yang saham yang termasuk dalam undang-undang ini. Disamping itu modal yang
atau modalnya dimaksud juga merupakan modal yang berasal dari dalam negeri yang
sekurang- merupakan kekayaan atau aset dari perusahaan atau swasta nasional
102
kurangnya sebanyak yang telah dijelaskan sebelumnya.
51% dikuasai oleh Sama halnya dengan Undang-undang Penanaman Modal Asing
negara atau swasta yang juga dirumuskan oleh DPR-GR, dalam undang-undang ini juga
nasional. memberikan beberapa kelonggaran yang bisa memancing para investor
dalam negeri tertarik untuk menanamkan modalnya. Misalnya dalam
masalah pajak, dalam undang-undang ini juga pemerintah berupaya
membebaskan para investor untuk membayar pajak kekayaan dalam
periode tertentu, hal ini tentu saja tidak memberatkan para investor
terutama dalam masa awal investasinya. Pajak ini terbatas pada
103
beberapa bidang usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun
sektor usaha yang dimaksud, yaitu:
104
• Pertanian
• Perkebunan
• Kehutanan
• Perikanan
• Peternakan
• Pertambangan
• Perindustrian
• Pengangkutan

102 Lihat Arsip DPR-RI Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
103 Lihat Arsip DPR-RI Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Pasal 10.
104 Lihat Arsip DPR-RI Undang-undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Pasal 9.

dpr.go.id 84

Bab II.indd 84 11/21/19 20:56