Page 87 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

mengenai Penanaman Modal Asing. Namun sebelumnya, pada tahun
yang sama DPR-GR juga mengesahkan undang-undang mengenai
Anggaran Belanja Negara yang ditujukan untuk mengurangi tingkat
inflasi ketika itu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, APBN yang
dirancang ini dikatakan lebih rasional bagi perekonomian Indonesia.
Kedua undang-undang ini merupakan progres yang sangat baik bagi
perekonomian Indonesia. 92
Dalam kaitannya dengan permodalan, dalam UU PMA ini negara
memberikan akses yang cukup luas dan bebas bagi para pemodal asing.
Kebebasan dan akses tersebut misalnya para investor menerima tax
holiday selama beberapa tahun, hal ini sangat menguntungkan bagi
investor mengingat pajak yang memberatkan terkadang menjadi
batu sandungan investasi bisa masuk kedalam sebuah negara.
Selanjutnya mengenai masalah keuntungan, pemerintah berjanji
untuk tidak memotong keuntungan dan berusaha mentransfer penuh
keuntungan yang didapat investor, tentu saja setelah proses bagi
hasil dengan Indonesia. Selanjutnya yang juga merupakan isu krusial
Isu mengenai adalah, para investor tidak perlu khawatir dengan isu-isu mengenai
nasionalisme nasionalisme. Isu mengenai nasionalisme cukup krusial, mengingat
cukup krusial, 10 tahun sebelumnya pemerintah Indonesia gencar melakukan
mengingat 10 nasionalisme, walaupun terhadap perusahaan Belanda. Hal ini sangat

tahun sebelumnya mengkhawatirkan para investor tersebut, mengingat sewaktu-waktu
pemerintah hal ini bisa saja terjadi jika menilik kondisi negara Indonesia yang belum
Indonesia gencar stabil. Tapi dengan adanya undang-undang ini, para investor bisa lebih
93
melakukan yakin untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Tetapi Undang-undang ini juga memberikan batasan yang
nasionalisme, cukup ketat pada beberapa hal terutama yang berhubungan dengan
walaupun terhadap bidang-bidang usaha mana saja yang bisa dimasuki oleh modal-modal
perusahaan asing. Bidang-bidang usaha yang dimaksud yaitu yang berkenaan

Belanda. dengan urusan hajat hidup orang banyak seperti pelabuhan, pelayaran,
penerbangan, telekomunikasi, media masa, tenaga listrik, air minum,
kereta api, dan pembangkit tenaga atom. Pada bidang-bidang tersebut
modal sebenarnya boleh masuk, tetapi tidak bisa menguasai secara
penuh kendali dari usaha tersebut melebih kendali yang dipegang oleh
pemerintah Indonesia.
94

92 Lihat H. Rosihan Anwar. 1992. Indonesia 1966-1983, Dari Koresponden Kami di Jakarta. Jakarta:
Grafiti. Hal: 18-19.
93 Ibid. Hal: 18.
94 Lihat Arsip DPR-RI UU. No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 6.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 79
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 79 11/21/19 20:56