Page 86 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Amerika Serikat sebenarnya juga cukup simultan memberikan bantuan
ekonomi kepada Indonesia. Hal dikarenakan Indonesia merupakan
mitra strategis Amerika Serikat pada beberapa sektor terutama dalam
masalah pertambangan. Walaupun menjelang peristiwa 1965, hubungan
Indonesia-Amerika Serikat agak memburuk, terutama ketika Indonesia
menyatakan konfrontasi dengan Malaysia dan aktifitas luar negeri
Indonesia yang dianggap oleh Amerika Serikat terlalu provokatif. 89
Oleh sebab itu pemerintah Orde Baru merasa bahwa negara
butuh bantuan dari luar negeri, karena cukup mustahil dengan tingkat
inflasi yang mencapai angka lebih dari 600% Indonesia bisa selamat
dengan mengandalkan dana yang tersisa di dalam negeri. Dalam
langkah perbaikan ini, Orde Baru mengikuti gaya pembangunan
ekonomi di Asia Timur yaitu dengan cara membuka pasar, membangun
Pemerintah industri ringan, mengandalkan ekspor, dan mengundang investor asing.
juga berupaya Semua indikator tersebut agaknya membutuhkan modal yang besar

menyusun dan Indonesia sepertinya harus mendapatkan bantuan dari investor
sebuah anggaran asing, pemerintah Orde Baru kemudian membuka diri terutama pada
belanja yang negara-negara barat dalam hal ini. 90
sesuai dengan Disamping itu pemerintah Orde Baru juga berniat membangun
kemampuan sebuah kestabilan ekonomi yang berkesinambungan berdasarkan
ekonomi negara. pada beberapa poin sebelumnya. Selain itu proyek-proyek ambisius
pemerintah sebelumnya juga ditinjau kembali, beberapa dari proyek
pembangunan tersebut dihentikan sementara terutama yang memang
tidak ada relevansi dengan pembangunan ekonomi. Pemerintah juga
berupaya menyusun sebuah anggaran belanja yang sesuai dengan
kemampuan ekonomi negara. Tetapi yang paling penting adalah
pemerintah Orde Baru mulai mengurangi kecanduan Indonesia
terhadap bantuan dari negara-negara komunis, walaupun hal ini tidak
menyeluruh. Namun untuk menyiasati hal ini pemerintah butuh sebuah
perangkat peraturan sebagai landasan yang legal dalam mengambil
kebijakan.
91
Untuk itulah pemerintah dan DPR-GR mulai menyusun
beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) baru mengenai masalah
permodalan ini. RUU ini disebut dengan Rencana Undang-undang
Penanaman Modal Asing (PMA). Usulan ini akhirnya diterima oleh
DPR-GR dan disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1967

89 Lihat Michael Leifer. 1986. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Gramedia. Hal 133-134
90 Lihat Jusuf Wanandi. 2014. Menyibak Tabir Orde Baru. Jakarta: Kompas. Hal: 124-125.
91 Lihat Priyo Budi Santoso. 1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Perspektif Kultural dan
Struktural. Jakarta: Raja Grafindo. Hal: 119-120.

dpr.go.id 78

Bab II.indd 78 11/21/19 20:56