Page 83 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

paket mengenai RUU tenaga kerja, yang lazim berbicara mengenai
status perusahaan, status pekerja, hak berikut kewajibannya, tetapi
tidak disinggung rinci mengenai keselamatan kerja iru sendiri
mengenai bagaimana keselamatan pekerja itu sendiri. Oleh sebab itu
DPR-GR berupaya membawa agenda mengenai RUU Keselamatan Kerja
kedalam rapat dalam lembaga itu. Dalam resolusi ILO (International
Labour Organization) No. 120 Tahun 1964 harus menjadi pedoman
...untuk urusan utama perusahaan dalam menyusun tata kesehatan bagi pekerja. Selain
maritime terutama itu RUU mengenai tenaga kerja juga cukup penting mengingat pada
mengenai masalah era tersebut, perekonnomian Indonesia memburuk terutama pada
pelabuhan bebas Orde Lama. Pemerintah setelahnya berupaya mencari solusi dimana
mulai dibicarakan pertambahan tenaga kerja selalu meningkat tetapi lahan untuk mereka
pula oleh DPR-GR bekerja tidak ada.
86
pada masa itu. Disamping itu, untuk urusan maritime terutama mengenai
masalah pelabuhan bebas mulai dibicarakan pula oleh DPR-GR pada
masa itu. Pemerintah melihat bahwa perdagangan internasional
dengan basis pelabuhan bebas ini merupakan sebuah hal yang
menjanjikan untuk memajukan perekonomian dan perdagangan.
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang cukup
besar untuk memunculkan berbagai pelabuhan bebas untuk hal
ini. Tetapi ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam
mewujudkan rencana tersebut. Hal ini terutama yang berkenaan
dengan infrastruktur fisik pelabuhan yang masih dirasa kurang.
Selain itu DPR-GR dan pemerintah juga berupaya membuat sebuah
dewan yang terdiri dari menteri-menteri yang konsen pada bidang-
bidang ini untuk mewadahi rencana pemerintah terkait dengan
perdagangan dan pelabuhan bebas ini. Selain terkait dengan keadaan
Infrastruktur fisik, pemerintah juga berupaya memperbaiki kinerja dan
layanan dari pelabuhan bebas ini, terutama yang berkaitan dengan
masalah perijinan. Undang-undang mengenai Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Akhirnya disahkan oleh DPR-GR dan pemerintah
tahun 1970, hal ini tentu saja merupakan sebuah sinyal yang baik untuk
menunjang perekonomian Indonesia pada sektor maritim. 87
Selain itu dalam hal lainnya, DPR-GR juga telah merumuskan
undang-undang mengenai masalah korupsi. Ini adalah RUU yang
menarik, karena rezim Orde Baru pada masa kejatuhannya dicap
oleh public sebagai rezim yang korup. Tetapi dalam kaitan ini, pada

86 Lihat Arsip DPR-RI Tentang RUU Tenaga Kerja Tahun 1970.
87 Lihat Arsip DPR-RI Tentang RUU Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Tahun 1970.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 75
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 75 11/21/19 20:56