Page 85 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

DPR-GR dalam proses pembuatan Rancangan dan Undang-undang
dari masalah tertentu, namun juga keterlibatan DPR dalam proses
pelaksanaan pemecahan masalah tertentu. Seperti contoh dalam
urusan luar negeri, beberapa anggota DPR-GR dari fraksi yang
bersangkutan juga turut serta dalam berbagai forum internasional
bersama dengan Menteri Luar Negeri. Oleh sebab itu, akan terlihat
sebuah bentuk dimana fungsi DPR-GR juga tidak hanya melulu yang
sifatnya legislatf, juga membantu pemerintah dalam urusan eksekutif
terutama dalam perannya sebagai pengawas kinerja pemerintah.

A. Penanaman Modal Asing
Pada awal pemerintahannya, terutama pada sektor ekonomi
...namun yang dirasa sangat krusial mengingat keadaan ekonomi Indonesia yang
kecenderungan berada pada posisi yang buruk. Orde Baru langsung sigap menyiapkan

dalam “pergaulan” berbagai alat perundang-undangan untuk mengatasi hal tersebut salah
internasional satunya dengan menyerap modal asing masuk ke Indonesia. langkah
dengan negara- ini sebenarnya merupakan cara awal dari pemerintah Orde Baru dalam
negara komunis mengatasi kesemrawutan ekonomi pasca tumbangnya pemerintahan
membuat dana- Orde Lama. Indonesia bukannya tidak pernah mendapatkan modal
asing pada masa sebelumnya yaitu ketika masa Orde Lama, namun
dana yang masuk kecenderungan dalam “pergaulan” internasional dengan negara-
ke Indonesia negara komunis membuat dana-dana yang masuk ke Indonesia

sebagian besar sebagian besar berasal dari dari Uni Soviet dan RRC. Salah satunya
berasal dari dari Uni adalah gelontoran dana besar adalah ketika terjadi pembangunan
Soviet dan RRC. besar-besaran beberapa mega proyek di Jakarta seperti Stadion Gelora
Bung Karno dan Monumen Nasional. Proyek yang banyak dikatakan
kalangan sebagai sesuatu yang sia-sia karena disaat yang bersamaan
keadaan ekonomi kerakyatan Indonesia sedang berada pada tahap
yang sangat buruk.
Jikapun ada gelontoran dana dari negara non-komunis itu datang
dari Jepang pada awal medio tahun 1960-an. Jepang yang merupakan
negara imperialis pada saat Perang Dunia II merasa cukup bersalah
dan bertanggung jawab dengan membayar ganti rugi perang, atau
yang sering disebut dengan biaya pampasan perang. Beberapa negara
kemudian mendapatkan dana ini, termasuk Indonesia. Oleh Presiden
Soekarno dana ini kemudian diganti sebagai modal pembuatan
Jembatan Ampera di Palembang, yang diresmikan oleh Presiden
Soekarno dan Jend. A. Yani tanggal 29 September 1965, tepat sehari
sebelum peristiwa G30S. Selain itu, negara barat lainnya seperti

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 77
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 77 11/21/19 20:56