Page 84 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

awal masa Orde Baru, justru DPR-GR yang bisa dikatakan memiliki
ide awal mengenai masalah pemberantasan korupsi. Pembicaraan
mengenai RUU ini sudah dimulai sejak tahun 1970. Hal ini sebenarnya
sanat didukung dan mendapat apresiasi pemerintah yang menilai
bahwa tindakan korupsi merupakan hal yang merugikan negara,
disamping itu masih belum jelas sama sekali penjelasan mengenai
pengusutan jika memang ada indikasi pejabat terkena kasus korupsi.
Hal ini mengacu pada aturan yang sebelumnya ada yaitu Perpu. No.
24 Tahun 1960 mengenai Tindak Pindana Korupsi yang masih sangat
kurang cakupannya, oleh sebab itu Perpu ini kemudiandicabut untuk
digantikan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang sedang
Ada cukup banyak disusun RUU-nya. Dalam Undnag-undang ini maksud dari korupsi
perangkat Undang- juga diperluas bukan hanya memperkaya diri dengan merugikan
undang yang dibuat negara, namun juga masuk pada ranah nepotisme dan kolusi. Selain itu
yang punya urgensi Rancangan ini juga tidak membatasi siapapun yang terjerat dalam kasus

khusus sesuai pada ini dari pegawai negeri hinga ABRI sekalipun juga dimasukkan. Tetapi
bidangnya. khusus untuk ABRI penyelesaiannya berbeda dengan mereka yang sipil.
Dimana pengadilan bagi anggota ABRI yang terindikasi terkena tindak
pidana korupsi adalah Pengadilan Militer. Tetapi walaupun rancangan
88
ini sudah sedemikian rupa dibuat dan diperharui oleh DPR-GR pada
awal Orde Baru, masalah pemberantasan korupsi merupakan hal yang
sangat masif terjadi pada masa Orde Baru. Kesulitan-kesulitan ini
bahkan masih terasa hingga sekarang, walaupun perangkat Undang-
undang dan lembaga yang bersangkutan sudah kembali diperbaharui
oleh pemerintah yang sekarang, masalah Tindak Pidana Korupsi
masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai untuk masalah
penegakkan hukum di Republik Indonesia.
Gambaran singkat diatas merupakan beberapa kinerja DPR-
GR yang ada pantara tahun 1967-1971. Ada cukup banyak perangkat
Undang-undang yang dibuat yang punya urgensi khusus sesuai pada
bidangnya. Hanya saja pada bagian berikutnya, fokus utama adalah
pembuatan Rancangan dan Undang-undang yang terkait dengan
masalah-masalah penting lainnya yang dihadapi oleh Indonesia,
misalnya perekonomian terkait dengan penanaman modal asing dan
dalam negeri, masalah hubungan luar negeri, serta masalah-masalah
lain yang terkait dengan urusan keutuhan negara Indonesia. pada
bagian ini bahasan yang dibahas tidak hanya mengenai peranan

88 Lihat Arsip DPR-RI Tentang RUU Tentang RUU Tindak Pidana Korupsi.

dpr.go.id 76

Bab II.indd 76 11/21/19 20:56