Page 79 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

meminta pertimbangan untuk adanya sebuah asas lain yang bisa
diletakkan sejajar dengan Pancasila. Misalnya PNI yang meminta agar
Marhaenisme yang jadi ciri partai juga ikut dicantumkan sebagai asas
dan parta-parta Islam yang mencantumkan asas keislaman disamping
Pancasila. Diskusi mengenai hal ini cukup alot dan tidak ditemui
mufakat dalam perdebatan ini, dan akhirnya pemerintah berupaya
menunda hal ini karena dituntut untuk menyelesaikan RUU yang
lainnya yaitu mengenai PEMILU.
Pemerintah dan DPR-GR telah menentukan beberapa pokok
permasalahan yang akan dibahas misalnya mengenai peserta PEMILU
dan mengenai sistem PEMILU itu sendiri. Mengenai masalah peserta
PEMILU, pemerintah dan DPR-GR sepakat untuk menambahkan
beberapa organisasi golongan politik dan organisasi golongan karya.
Hal inilah yang kemudian mejadi indikasi masukanya Golkar sebagai
peserta PEMILU yang akan dilaksanakan kemudian. Sebenarnya
masalah PEMILU dalam Seminar Angkatan Darat yang telah
Mengenai masalah disinggung sebelumnya, pemerintah lewat Soehato berpendapat agar
peserta PEMILU, PEMILU Indonesia menggunakan sistem distrik. Namun sistem ini
pemerintah dianggap merugikan partai politik karena mereka akan kehilangan

dan DPR-GR suara dibeberapa kantong-kantong pemilihan. Partai politik
sepakat untuk lebih mengupayakan agar dilakukan PEMILU dengan sistem yang
menambahkan proporsional yang mempertimbangan representasi pemilih dengan
beberapa organisasi wakilnya yang nantinya akan duduk di Parlemen. Sehingga wakil dari
golongan politik dan partai kecil sekalipun masih memiliki peluang untuk bisa duduk sebagai
wakil pemilihnya di DPR atau parlemen. Selain itu RUU mengenai
organisasi golongan PEMILU ini juga merupakan awal dari pengaruh kuat GOLKAR dan
karya. semakin meneguhkan ABRI untuk bisa duduk dalam posisi sipil atau

yang sering disebut sebagai dwifungsi ABRI. 83
Konsensus Nasional yang kedua ini sebenarnya lebih banyak
pada proses persiapan PEMILU jika dibandingkan pada uji materi pada
undang-undang lainnya, terutama sepanjang perdebatan yang terjadi
di dalam DPR-GR. Disamping itu juga isu-isu mengenai komunisme
juga menjadi sesuatu yang penting, karena setiap partai yang menjadi
kontestan PEMILU nantinya steril dari pengaruh komunis. Menentukan
Konsensus Nasional bukanlah perkara yang mudah, karena ini
merupakan kesepakatan yang disetujui oleh seluruh lapisan bangsa

83 Dwifungsi ABRI merupakan buah pikiran dari AH. Nasution, salah satu sasaran penculikan
Jenderal teras pada malam 30 September, dia beranggapan agar ABRI tidak hanya berkarya
pada bidang militer namun juga pada ranah sipil dengan menduduki jabatan-jabatan tertentu.
Lihat: Anders Uhlin. 1998. Oposisi Berserak: Arus Deras Gelombang Demokratisasi Gelombang
ke tiga di Indonesia. Bandung: Penerbit Mizan. Hal: 57-58.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 71
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 71 11/21/19 20:56