Page 77 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 77
SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71
DPR-GR dalam kaitan ini memiliki peran yang besar dalam
terciptanya Konsensus Nasional ini. seperti yang telah disinggung
sebelumnya bahwa konsensus ini lahir dari dialog antar masyarakat,
maka DPR yang merupakan wakil dari masyarakat dalam pemerintahan
berusaha untuk menjembatani keinginan rakyat tersebut. Dialog-dialog
yang terjadi di masyarakat ini kemudian oleh DPR-GR dikumpulkan,
ditelaah, dinventarisasi, kemudian dibahas dalam agenda rapat DPR-
GR yang menghasilkan sebuah memorandum. Memorandum yang
dimaksud ini juga mengalami beberapa proses yang cukup alot untuk
bisa diserahkan kepada MPRS. Perbincangan dan dialog DPR-GR ini
bisa dikatakan bermula ketika keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar) dari Presiden Soekarno kepada Letjend Soeharto. DPR-
Perbincangan dan GR beranggapan ini merupakan babak baru dari proses peralihan
dialog DPR-GR kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Selain itu untuk menyelidiki
ini bisa dikatakan beberapa hal yang perlu dan terkait dengan perumusan Konsensus
bermula ketika Nasional, makan DPR-GR membuat sebuah panitia kerja. Panitia ini
keluarnya Surat membahas beberapa masalah terkait dengan UUD 45. Salah satu
Perintah Sebelas masalah yang dihadapkan adalah mengenai tafsir pada Piagam Jakarta,
Maret (Supersemar) urutan perundangan, sumber tertib hukum, tata perundangan, dan
dari Presiden skema susunan dalam negara Indonesia, termasuk mengenai nasib
Soekarno kepada PKI. semua masalah atau perdebatan ini bisa diselesaikan oleh panitia
kerja. Namun salah satu hasil yang penting yang dicapai oleh panitia
Letjend Soeharto. ini adalah mengenai larangan untuk mengubah isi dari Pembukaan
UUD 45 oleh siapapun, bahkan oleh MPRS sekalipun. Hasil-hasil yang
didapatkan oleh Panitia Kerja DPR-GR ini kemudian dituangkan dalam
sebuah Memorandum yang selesi dirumuskan pada bulan Juni 1966,
satu bulan sebelum sidang MPRS.
81
Memorandum ini kemudian disampaikan pada MPRS untuk
menjadi salah satu agenda sidang MPRS pada bulan Juli 1966. MPRS
yang merupakan lembaga tertinggi negara kemudian menerima
memorandum tersebut dan mengesahkannya lewat Tap MPRS No. XX
Tahun 1966. Ketetapan ini merupakan sebuah konsensus yang resmi
karena disusun dan disahkan oleh lembaga tinggi negara, selain itu
konsensus ini sifatnya mengikat baik rakyat maupun pemerintah.
82
Adapun Konsensus Nasional yang dirumuskan tersebu mencakup dua
hal besar yaitu:
• Kesepakatan masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk
81 Ibid. Hal: 39-42.
82 Ibid. Hal: 36.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 69
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
Bab II.indd 69 11/21/19 20:56
