Page 81 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

bentukan Inggris yang harus segera dilenyapkan. Oleh sebab itu
Soekarno menggagas DWIKORA (Dua Komando Rakyat) dengan istilah
yang yang digaungkan yaitu “Ganyang Malaysia”. Operasi militer
pun dilakukan sepanjang perbatasan antara Indonesia-Malaysia di
Kalimantan. Padahal dalam kaitan ini, hubungan yang buruk dengan
negara tetangga pada akhirnya akan merugikan negara Indonesia
sendiri, dan Presiden Soekarno dianggap terlalu mencampuri urusan
dalam negeri wilayah lain. Disatu sisi, sebenarnya operasi militer ini
sebenarnya membutuhkan dana yang cukup besar dimana disisi yang
lain Indonesia juga sedang gencar melakukan operasi militer di untuk
merebut Irian Barat.
Akses yang berlebihan dengan negara komunis membuat
perekonomian Indonesia menjadi mandek, karena tertutupnya
hubungan dengan modal-modal asing lainnya. Padahal pemasukkan
negara pada waktu masih sangat minim. Disamping itu persoalan
mengenai hubungan yang buruk dengan negara tetangga harus segera
dinormalisasikan. Begitupun urgensi dalam pelaksanaan PEMILU,
dimana dalam perdebatannya di DPR, terjadi perdebatan cukup
alot mengenai sistem PEMILU yang seperti apa yang cocok dengan
Indonesia. Inilah yang agenda-agenda DPR ketika pasca G30S, yaitu
mengembalikan kepercayaan investor baik asing maupun investor
dalam negeri pada Indonesia dalam hal perekonomian. Pada masa
ini digodoklah sejumlah Undang-undang baru untuk menghidupkan
kembali perekonomian Indonesia. Sama halnya dengan Undang-
undang yang membahas mengenai normalisasi hubungan Indonesia
dengan negara-negara lain, terutama Malaysia. Dan yang paling utama
...perdebatan cukup dan cukup menyeruak adalah Undang-undang masalah PEMILU.
alot mengenai Dimana pemerintah dan DPR harus segera menyusun rancangan
sistem PEMILU undang-undang yang baru untuk segera membentuk pemerintahan
yang seperti apa yang benar-benar diinginkan oleh rakyat, mengingat pada masa itu
yang cocok dengan (1966-1971) baik pemerintah dan DPR-GR merupakan lembaga-lembaga
Indonesia. tinggi negara yang bukan dipilih oleh rakyat melainkan penggantian
sementara akibat peristiwa G30S yang akhirnya melengserkan
Soekarno.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 73
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 73 11/21/19 20:56