Page 78 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

melaksanakan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan
konsekuen. Konsensus ini sering disebut sebagai konsensus
utama.
• Konsensus mengenai cara melaksanakan konsensus
tersebut.

Dalam perjalanannya, poin pertama dalam konsensus ini sama
sekali tidak menghadapi kendala atau tuntutan dari pihak manapun.
Ini berarti semua pihak menyepakati tentang kembalinya kepada
penyelenggaraan UUD 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Namun pada poin yang kedua yaitu mengenai cara melakukan
Lamanya waktu konsensus tersebut, terdapat beragam tafsir yang menimbulkan
ini mencerminkan perdebatan antar unsur golongan masyarakat tak terkecuali yang
cukup alotnya berada di DPR-GR. Dalam DPR-GR, fraksi non-partai dan ABRI yang
perbincangan dan mengangkat mengenai masalah cara pelaksanaan UUD 45 dan Pancasila
perdebatan untuk yang benar. Beberapa isu atau permasalahan mulai dikedepankan

mencapai sebuah dalam tata cara pelaksanaan dari konsensus ini. Perdebatan sengit
kesatuan pendapat. dalam konsensus kedua ini muncul antara pemerintah dan partai-
partai politik yang menganggap ada tafsiran tertentu pada beberapa
UUD yang harus segera diperjelas.
Jika dalam penentuan konsensus utama perbincangan, dialog,
dan perdebatan hanya berlangsung singkat, kira-kira memakan
waktu 3-4 bulan, maka untuk mencapai konsensus yang kedua
setidaknya dibutuhkan waktu hingga tiga tahun. Lamanya waktu ini
mencerminkan cukup alotnya perbincangan dan perdebatan untuk
mencapai sebuah kesatuan pendapat. Masalah ini dimulai ketika
pemerintah menyampaikan beberapa Rancangan UU kepada DPR-
GR, yaitu:
• RUU Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan.
• RUU tentang PEMILU
• RUU tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD.

Dalam persoalan mengenai RUU kepartaian, pemerintah
beranggapan semua partai dan organisasi yang ada di Indonesia
harus jelas asas dan tujuannya. Maka dari itu sebagai salah satu cara
melaksanakan konsensus yang pertama, partai dan organisasi di
Indonesia wajib mencantumkan Pancasila sebagai asas partai atau
organisasinya dan menagamalkan UUD 45. Namun permasalahan ini
muncul ketika ada beberapa partai dan ormas dengan ciri khusus

dpr.go.id 70

Bab II.indd 70 11/21/19 20:56