Page 75 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

ini disebabkan oleh kebijakan-kebijakan perekonomian Presiden
Soekarno yang terlalu fokus pada politik sehingga agak mengabaikan
sektor-sektor perekonomian. 76
Memorandum yang ditandatangani oleh para pimpinan
DPR termasuk Syarif Thayeb ini kemudian menjadi awal baru bagi
berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno karena berdasarkan
memorandum ini, para pimpinan DPR meminta Pimpinan MPRS untuk
menggelar sidang istimewa. Sidang ini sendiri nantinya menghasilkan
keputusan untuk memberhantikan Presiden Soekarno dari jabatannya
sebagai presiden yang menurut pendapat DPR-GR, beliau terbukti
bersalah atas kejadian-kejadian yang disinggung dalam memorandum
DPR sebelum. Selain itu, DPR juga meminta pimpinan MPRS untuk
mengusut hal-hal yang berkaitan dengan ini secara hukum. 77

2.6. Konsensus Nasional Dalam Tubuh

DPR-GR
Konsensus Nasional merupakan sebuah persepsi atau
kesepakatan bersama dalam kaitan ini adalah menjalankan atau
melaksanakan UUD 1945 di awal era Orde Baru. Namun ini sebenarnya
Konsensus
Nasional bukan hanya sekadar kesepakatan sederhana mereka yang duduk
merupakan di pemerintahan, penggunaan kata “nasional” merupakan sebuah
indikasi bahwa konsep ini mendapat dukungan sepenuhnya dari semua
sebuah persepsi unsur dan golongan masyarakat Indonesia. Dalam sejarah perjalanan
atau kesepakatan bangsa kita setidaknya ada beberapa momen atau peristiwa yang
bersama dalam mencerminkan adanya sebuah kesepakatan atau konsensus dalam
kaitan ini adalah skala nasional. Pertama bisa dirujuk pada kesepakatan bersama kaum

menjalankan atau muda Indonesia pada tahun 1928, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda.
melaksanakan UUD Peristiwa ini menandakan adanya kesepakatan dan persatuan dalam
1945 di awal era bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia.
Orde Baru. Selain itu dalam konsensus ini juga disepakati mengenai konsep
kebangsaan, tanah air, dan bahasa yang kesemuanya ditujukan
pada satu kesatuan yaitu Indonesia. Sedangkan bentuk konsensus
78
kedua adalah ketika Indonesia Merdeka tahun 1945, dimana sebelum
pernyataan proklamasi digaungkan oleh Soekarno-Hatta, terdapat
sebuah konsensus mengenai ideologi negara Indonesia yang tercermin

76 Lihat Sekretariat Jenderal DPR-GR. Op. Cit. Hal: 406-420.
77 Ibid. Hal: 423-424.
78 Lihat Sartono Kartodirjo. 1990. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional
Mulai Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia. Hal: 42-43.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 67
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 67 11/21/19 20:56