Page 74 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

karena isi dan struktur DPR dan MPR kebanyakan bukan orang-orang
yang pro terhadap Presiden. Masalah G30S yang masih simpang
siur serta kemerosotan ekonomi masih dijadikan tema utama untuk
memojokkan presiden yang ketika itu kedudukanya tidak sekuat
beberapa tahun sebelumnya. Dalam pidato pembelaannya tersebut
Presiden Soekarno panjang lebar menjelaskan kedudukannya dalam
peristiwa itu, dimana dia merasa sama sekali tidak terlibat. Selain
Dalam kaitan ini itu dia juga merasa tidak haru bertanggung jawab atas kejadian yang
kemudian DPR banyak kalangan menilai itu sebenarnya merupakan upaya kudeta.

mengeluarkan Presiden Soekarno juga mengatakan bahwa dirinya juga mengutuk
memorandum yang kejadian tersebut dan meminta pada aparat yang berwenang (hal ini
berisi mengenai merujuk pada pengemban Supersemar, Soeharto) untuk mengambil
tanggapan atas isi tindakan hukum. Dalam peristiwa G30S, Presiden Soekarno memiliki
beberapa pendapat terkait peristiwa tersebut, dimana menurutnya
dari pertanggung ada 3 hal yang menyebabkan pecahnya peristiwa G30S, yaitu:
74
jawaban Presiden 1. Keblingeran pimpinan PKI
Soekarno diatas. 2. Kelihaian subversi nekolim

3. Adanya oknum yang tidak benar. 75

Pidato Pembelaan inilah yang kemudian disepakati tidak
diterima oleh DPR dan kemudian oleh MPRS. Dalam kaitan ini
kemudian DPR mengeluarkan memorandum yang berisi mengenai
tanggapan atas isi dari pertanggung jawaban Presiden Soekarno
diatas. Memorandum inilah yang nantinya akan ditanda-tangani
oleh Semua Pimpinan DPR termasuk Syarif Thayeb sebagai Wakil
Ketua DPR. Isi dari memorandum tersebut secara gambling menolak
penjelasan-penjelasan Presiden Soekarno terkait dengan banyak hal,
terutama mengenai G30S. Bahkan dalam pendapatnya, DPR merasa
Presiden Soekarno justru terlibat dalam peristiwa ini. Oleh sebab itu
, secara konstitusional dia harus bertanggung jawab, terutama pada
MPRS. Selain itu, Presiden juga dianggap membahayakan negara
dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang sejatinya justru
mengarahkan Indonesia pada tahap yang selalu mundur, terutama
pada bidang perekonomian. DPR merasa bahwa ada semacam “mis-
management” total dari pengelolaan perekonomian negara, dan semua

74 Presiden Soekarno sebenarnya lebih merujuk pada penggunaan kata GESTOK (Gerakan Satu
Oktober), hal ini mengacu pada hari dimana peristiwa penculikan itu terjadi sejatinya pada
dinihari tanggal 1 Oktober 1965.
75 Lihat Budi Setiyono dan Bonnie Triyana. 2005. Revolusi Belum Selesai, Kumpulan Pidato Presiden
Soekarno 30 September 1965- Pelengkap Nawaksara. Yogyakarya: Ombak. Hal: 718-722.

dpr.go.id 66

Bab II.indd 66 11/21/19 20:56