Page 73 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 73

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71



                                                   dr. Syarif Thayeb dimana keduanya merupakan Golongan Karya dan
                                                   faksi ABRI. Keduanya akan menduduki jabatan dalam jajaran pimpinan
                                                   DPR-GR. Dalam jajaran kepemimpinan DPR-GR yang merupakan
                                                   caretaker sementara tersebut, jabatan ketua diduduki oleh H. Achmad
                                                   Syaikhu dari faksi Islam (NU). Sedangkan untuk jabatan wakil ketua
                                                   DPR-GR diduduki oleh 4 orang, dimana dua orang dari faksi Golongan
                                                   Karya ABRI diatas menduduki posisi tersebut. Selain itu dua posisi
                                                   wakil ketua lainnya diduduki oleh M. Isnaeni dari faksi Nasionalis dan
                                                   Drs. Ben Mang Reng Say dari faksi Kristen-Katholik.   Selanjutnya
                                                                                                      72
                                                   pada pemilihan Anggota DPR-GR pada tahun 1967 yang dipilih 414
                                                   anggota baru DPR-GR periode 1967-1971, terdapat sedikit perubahan
                                                   dalam susunan jajaran pimpinan DPR-GR, namun jabatan ketua tetap
                                                   dipegang oleh H. Achmad Syaikhu dan salah satu wakil ketuanya tetap
                                                   Syarif Thayeb.
                                                           Selama menjabat sebagai wakil ketua DPR-GR, Syarif Thayeb
                                                   terlibat dalam beberapa kegiatan dan peristiwa yang berhubungan
                                                   dengan kinerja DPR itu sendiri. Pada awal tahun 1966, Syarif Thayeb
                                                   bersama dengan beberapa tokoh terkemuka seperti AH. Nasution,
                                                   Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, dan lain-lain
                        Syarif Thayeb              melakukan seminar yang membahas mengenai masalah perekonomian
                   bersama dengan                  kedepan. Hasil dari pertemuan ini sejatinya tidak terlalu digubrik oleh

                     beberapa tokoh                pemerintah yang cenderung mengabaikan hasil seminar ini. Namun
                  terkemuka seperti                sebagai langkah awal, adanya seminar ini menjadi fondasi dari langkah-
                       AH. Nasution,               langkah mengenai kebijakan ekonomi yang nantinya akan dirumuskan
                    Soeharto, Sultan               oleh pemerintah. Selain itu, seminar ini juga didukung oleh para
               Hamengkubuwono                      mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
                     IX, Adam Malik,               (dimana Syarif Thayeb juga punya pengaruh kuat dalam tubuh kesatuan
                         dan lain-lain             aksi ini) dan beberapa ekonom terkemuka dari Universitas Indonesia.
                                                                                                                 73
               melakukan seminar                           Selain itu Syarif Thayeb juga banyak terlibat dalam berbagai
                   yang membahas                   pengambilan dan penentuan pengambilan keputusan dalam internal

                mengenai masalah                   DPR yang punya pengaruh luas. Salah satunya adalah mengenai
                      perekonomian                 ditolaknya pembelaan Presiden Soekarno lewat Pidato Pelengkap
                              kedepan.             Nawaksara tahun 1967. Sebenarnya ini bisa dikatakan sebagai sebuah
                                                   buntut konflik lama antara presiden dan DPR serta MPR, dimana
                                                   pada masa ini Presiden mencoba kembali menanamkan pengaruhnya
                                                   pada dua lembaga tinggi negara tersebut, namun agaknya gagal



                                                   72   Sekretariat DPR-GR, Op.Cit. Hal: 319
                                                   73   lIhat Ulf Sundhaussen. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI. Jakarta:
                                                      LP3ES. Hal: 396-397.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   65
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab II.indd   65                                                                                           11/21/19   20:56
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78