Page 97 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEJ AR AH D AN PER ANAN DPR-GR 1967 - 19 71

Namun sebelum disahkan, Pejabat Presiden yaitu Soeharto
tetap memberikan kesempatan bagi pihak-pihak lain yang ingin
mendiskusikan pokok-pokok yang menjadi acuan dalam RUU tersebut
sebelum disahkan dalam undang-undang. Akhirnya pada bulan
Desember 1969 RUU ini disahkan menjadi Undang-undang NO. 15
Tahun 1969 mengenai Pelaksanaan PEMILU secara resmi disahkan
tanggal 17 Desember 1969. Walaupun telah disahkan pemerintah masih
butuh waktu sekitar dua tahun lagi untuk menyelenggarakan PEMILU,
hal ini terkait dengan persiapan terutama masalah teknis dan logistik
yang harus dipersiapkan secara matang.
Adapun dalam undang-undang tersebut beberapa hal yang telah
disepakati dalam konsensus telah disahkan, namun yang jadi prasyarat
utama dalam PEMILU ini adalah bagi ingin dipilih sebagai wakil rakyat
bebas dari unsur komunis dan juga bebas dari segala macam unsur
yang terlibat dalam peristiwa G30S. Ini menutup kemungkinan bagi
mereka yang berideologi kiri komunis untuk duduk dalam parlemen,
disamping itu memang hampir sebagian besar unsur-unsur dari PKI
telah ditangkap oleh pemerintah. Jadi keikutsertaan mereka dalam
PEMILU sangatlah minim. Sedangkan untuk persoalan mengenai
pembagian jumlah anggota DPR antara daerah pemilihan Jawa dan Luar
Jawa dinyatakan seimbang, jadi ada perbadingan yang sama jumlah
anggota DPR yang berasal dari dua wilayah tersebut. 113
Sedangkan untuk Sedangkan untuk mengatur masalah yang berkaitan dengan

mengatur masalah persiapan dan pelaksanaan PEMILU ini, pemerintah kemudian
yang berkaitan membentuk sebuah badan yaitu Lembaga Pemilihan Umum. Badan
dengan persiapan ini dibuat sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970.
dan pelaksanaan LPU adalah sebuah badan yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri
PEMILU ini, (Mendagri). Termasuk dengan struktur dan koordinasinya yang
terpusat pada Kementerian Dalam Negeri. Hal ini juga diturunkan
pemerintah pada struktur-struktur PEMILU di daerah seperti di Daerah Tingkat I
kemudian dan II, dimana dilibatkan pula kepala-kepala daerah baik itu Gubernur,

membentuk Walikota dan Bupati, hingga yang terkecil seperti Camat dan Lurah
sebuah badan yaitu atau kepala Desa. Dalam kaitan ini mereka merangkap jabatan sebagai
Lembaga Pemilihan ketua panitia pemilihan pada wilayah kekuasaan masing-masing dan
Umum. juga menjadi panitia pemungutan dan panitia pendaftaran. Berbeda
halnya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada masa sekarang,
dimana badan ini merupakan badan yang sifatnya tidak terpengaruh

113 Lihat Undang-undang. No. 15 Tahun 1969 Pasal 2 dan 6

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 89
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab II.indd 89 11/21/19 20:56