Page 102 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

dalam pemerintahan lewat wakil yang mereka pilih, inilah yang tidak
mereka dapatkan pada masa Orde Lama, dimana pada masa itu wakil
rakyat yang duduk di DPR merupakan hasil susunan penguasa bukan
hasil PEMILU. Dan pasca jatuhnya Orde Lama, DPR-GR sekuat tenaga
merampungkan RUU PEMILU yang membutuhkan waktu lama untuk
disahkan, disini pula DPR-GR berhasil menemukan titik sepakat atau
konsensus antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam PEMILU
berupa pengesahan Undang-undang No. 15 Tahun 1969. Selain itu,
undang-undang yang disahkan oleh DPR-GR ini akan menjadi rujukan
bagi PEMILU setelahnya yang rutin diadakan per lima tahun sekali.
Tetapi walaupun seperti itu, faksi-faksi yang tidak puas dalam
penyelenggaraan pemilihan ini tetap ada, bahkan semenjak RUU
ini menjadi perdebatan di DPR-GR, terutama seperti yang telah
Golkar dan disinggung diatas mengenai masalah sistem PEMILU. Tudingan lain
kolaborasinya adalah kebanyakan partai menganggap bahwa dominasi yang terlalu
dengan ABRI kuat ABRI dalam DPR memungkinkan sekali Undang-undang yang
muncul menjadi sedang digodok tersebut akan menguntungkan pihak ABRI saja. Golkar
anomali kekuasaan dan kolaborasinya dengan ABRI muncul menjadi anomali kekuasaan

di Indonesia pada di Indonesia pada masa seterusnya (hingga beberapa kali PEMILU
masa seterusnya kedepan). Pada masa selanjutnya, pelaksanaan PEMILU pada masa
(hingga beberapa Orde Baru tidak semeriah PEMILU yang terjadi pada tahun 1971.
kali PEMILU Pengebirian partai kontestan PEMILU yang direduksi hanya menjadi
kedepan). tiga yaitu Golkar, PDI, dan PPP adalah alasan kuat PEMILU pada masa
berikutnya sangat banyak penyelewengan, termasuk berbagai tindakan
represif dari Orde Baru bagi unsur-unsur masyarakat yang dianggap
“nakal”. Kuatnya fondasi kekuasaan yang dibangun oleh Orde Baru
bahkan bisa bertahan lebih dari 30 tahun, walaupun cukup banyak
pula “kesalahan” yang terjadi disebabkan oleh rezim ini, yang kemudian
dianggap sebagai dosa politik pada rezim pemerintahan setelahnya. 124

D. Peranan DPR Dalam Normalisasi Hubungan Luar
Negeri Indonesia
Dalam urusan luar negeri sebenarnya DPR-GR dan pemerintah
telah mencoba merumuskan ulang bagaimana seharusnya hubungan
luar negeri Indonesia harus dijaga. Namun pada masa ini sebenarnya
fokus utama adalah bagaimana memperbaiki hubungan luar negeri
terlebih dahulu mengingat pada masa sebelumnya Indonesia memiliki
hubungan yang tidak baik dengan beberapa negara tetangga. DPR-GR

124 Liddle. Op.Cit.. Hal: 14-15.

dpr.go.id 94

Bab II.indd 94 11/21/19 20:56