Page 116 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 116
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
pembangunan. Tidak jarang tantangan dan hambatan muncul dari
upayanya mengedepankan stabilitas dan pembangunan nasional. 145
Dalam pidato pengangkatan sebagai Pejabat Presiden, 13 Maret
1967 di Jakarta, Soeharto mengatakan:
“Berdasarkan Ketetapan MPRS itu, yang
Tema yang menyatakan bahwa Presiden Soekarno dilarang
diusung Orde Baru melakukan kegiatan politik sampai pemilihan
adalah perlunya umum yang akan datang dan menarik mandatnya
pembaharuan politik dari tangan Presiden Soekarno, maka seluruh
sebagai upaya untuk kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-
mengoreksi secara Undang Dasar 1945, dengan demikian berada pada
dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pengemban
total kekeliruan- ketetepan MPRS No.IX/MPRS/1966 yang oleh
kekeliruan yang MPRS diangkat menajdi Pejabat Presiden, yang
pernah dilakukan tunduk dan bertanggungjawab kepada MPRS. Ini
sebelumnya berarti bahwa Presiden Soekarno sejak berlakunya
Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 itu, tidak
lagi melakukan jabatan Presiden...” 146
Munculnya Orde Baru sekaligus membawa warna baru bagi
perkembangan dunia politik di Indonesia. Tema yang diusung Orde
Baru adalah perlunya pembaharuan politik sebagai upaya untuk
mengoreksi secara total kekeliruan-kekeliruan yang pernah dilakukan
sebelumnya dalam membangun tatanan dan pembinaan negara yang
salah kaprah. Salah kaprah itu membawa kegagalan dalam berbagai
bidang, mulai dari politik hingga hancurnya perekonomian. Untuk
itulah Orde Baru lahir dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila
secara murni dan konsekuen. Dalam pidatonya pada 16 Agustus 1967,
147
yang dapat dikatakan sebagai pidato kelahiran Orde Baru, Soeharto
mengecam pelaksanaan Pancasila dan UUD-45 yang diterapkan selama
Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, dan sebagai pemimpin baru
yang mengemban amanat rakyat Soeharto berjanji untuk melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen 148
145 Didik Pradjoko, M.Hum, “Menjaga Stabilitas Nasional dan Pembangunan Nasional: Peran Dewan
Ketahanan dan Keamanan Nasional/Wanhankamnas pada Masa Orde Baru 1967-1998”, Makalah,
tidak diterbitkan, Departemen Sejarah FIB UI, tanpa tahun. Makalah dapat diakses di http://
staff.ui.ac.id/user/395/publications
146 Pidato Pengemban Ketetapan MPRS No IX Pada Pengangkatan Sebagai Pejabat Presiden Pada
Tanggal 13 Maret 1967 Di Jakarta. Hal. 3
147 M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Pasang Surut, Rajawali Pers, 1993.
Hal. 160.
148 Sri Bintang Pamungkas. Ganti Razim Ganti Sistem. Jakarta: Elbisma 2014. h. 45
dpr.go.id 110
Bab III.indd 110 11/21/19 18:10