Page 142 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

transmigrasi berarti penyebaran dan penyediaan tenaga
kerja serta ketrampilan baik untuk perluasan produksi di
daerah·daerah maupun pembukaan lapangan kerja baru.
b. Dalam hubungannya dengan pembinaan kesatuan dan
persatuan bangsa, sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 transmigrasi merupakan salah satu sarana dalam
rangka mempertahankan Negara Kesatuan dan membina
kesatuan dan persatuan Bangsa.
c. Dalam hubungannya dengan HANKAM sesuai dengan
Ketetapan MPRS Nomor XXIV /MPRS/1966 Pasal 3 ayat (61
yang berbunyi: “Seluruh Rakyat atas dasar kewajiban dan
kehorrnatan, sesuai kemampuan individu-individunya harus
diikutsertakan dalam segala usaha Pertahanan-keamanan di
samping dan bersama ABRI sesuai dengan Pasal 30 Undang-
undang Dasar 1945”. Maka transmigrasi berarti memenuhi
salah satu syarat doktrin HANKAMNAS, doktrin WAMHANRA
dan HANSIP serta doktrin PERATA, yaitu dengan terdapatnva
pusat-pusat perlawanan di seluruh Wilayah Indonesia yang
masing-masing berswasembada dan saling membantu,
serta pengisian daerah-daerah kosong yang penting artinya
bagi pertahanan rakyat semesta. Oleh karena itu maka
dalam penyelenggaraan transmigrasi antara lain ditempuh
kebijaksanaan sebagai berikut :
Pemerintah memegang peranan penting dalam
penyelenggaraan transmigrasi; perlunya ditetapkan prioritas-
prioritas daerah yang penduduknya perlu dipindahkan; perlu
menetapkan daerah transmigrasi dengan memperhatikan
hak-hak atas tanah beserta benda-benda di atasnya; perlu
pembinaan terhadap masyarakat daerah transmigrasi yang
masih dalam proses pembentukan. Berdasarkan garis-
garis kebijaksanaan tersebut, maka hal-hal pokok yang
diatur dalam RUU ini antara lain ialah Ketentuan Umum,
Kebijaksanaan Umum Transmigrasi, Organisasi, Pembiayaan,
Hak-hak dan Kewajiban Transmigran, Daerah Asal dan
Daerah Transmigrasi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan
dan Ketentuan Penutup. Demikian antara lain pokok-pokok
perrnasalahan yang dlatur dalam RUU ini yang kemudian
dikenal dengan UU No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Transmigrasi.

dpr.go.id 136

Bab III.indd 136 11/21/19 18:10