Page 145 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

selama 21 hari dari tanggal 9 s/d 30 Mei 1973.
• Diundangkan pada tanggal B Juni 1973 dengan UU No. 4
tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN
Tahun Anggaran 1973/ 1974, LN. No. 34 tahun 1973 dan
TLN tahun 1973 No. 3008.

(8) RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan keterangan
sebagai berikut:
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 18
hari, dari tanggal 12 s/d 30 Juni 1973.
• Diundangkan pada tanggal 16 Juli 1973 dengan UU No. 5
tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, LN. No.
39 tahun 1973 dan TLN tahun 1973 No. 3010.

RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini adalah
untuk menggantikan UU No. 17 tahun 1965 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 13 tahun 1964
tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Undang-
undang, karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan
TAP. No. VI/MPR/· 1973- tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja
Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Lembaga-lembaga Tinggi
Negara.
Menurut RUU ini, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas
memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara dan
merupakan suatu Badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
Pemerintah serta melaksanakan pemeriksaan dari luar tubuh
pemerintah mengenai penguasaan dan pengurusan keuangan negara
Dalam dalam rangka tanggung jawab Pemerintah terhadap Lembaga Tertinggi
melaksanakan tugas Negara. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, Badan Pemeriksa
pemeriksaannya, Keuangan memperhatikan dan memanfaatkan hasil-hasil pekeriaan
Badan Pemeriksa aparat pengawasan intern pemerintah; untuk keperluan itu, aparat
Keuangan pengawasan Pernerintah wajib menyampaikan laporan tentang setiap
memperhatikan hasil pemeriksaannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang

dan memanfaatkan tidak bertentangan dengan undang-undang.
hasil-hasil pekeriaan Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertanggungjawaban
aparat pengawasan keuangan negara, termasuk antara lain pelaksanaan APBN (baik
intern pemerintah. anggaran rutin maupun pembangunan). APBD serta Anggaran
Perusahaan-perusahaan milik Negara, yang merupakan pemeriksaan
terhadap hal-hal yang sudah dilakukan atau sudah terjadi dan yang

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 139
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 139 11/21/19 18:10