Page 147 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 147

MENGU ATNYA  PENGARUH ORDE B ARU
                                                                                               DI DPR (19 71 - 19 77)



                                                               1973 bersama-sama dengan pembahasan RUU tentang
                                                               Perjanjian antara Indonesia dan Australia mengehai Garis-
                                                               garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papupa New
                                                               Guinea tersebut di atas.
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 8 Desember 1973, dengan
                                                               UU No. 7 tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik
                                                               Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan
                                                               Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura,
                                                               LN. No. 59 tahun 1973, TLN. tahun 1973 No. 3018.


                                                        (4)   RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
                                                            Anggaran 1974/1975 dengan keterangan sebagai berikut :
                                                            •  RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 42
                                                               hari dari tanggal 7 Januari 1974 s/d 28 Februari 1974.
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1974 dengan UU No.
                                                               2 tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
                                                               Negara Tahun Anggaran 1974/1975 LN. No. 9 tahun 1974,
                                                               TLN. tahun 1974 No. 3022.


                                                        (5)  RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun
                                                            Anggaran 1973/1974, dengan keterangan sebagai berikut:
                                                            •  Pembahasan RUU ini ditempuh prosedure singkat (short
                                                               cut) dengan meniadakan pembicaraan tingkat II, dibahas
                                                               dalam pembicaraanTingkat I, III dan IV, selama 22 hari,
                                                               dari tanggal 3 s/d 25 Mei 1974.
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 3 Juni 1974, dengan UU No. 3
                                                               tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN
                                                               Tahun Anggaran 1973/ 1974, LN. No. 29 tahun 1974 dan
                                                               TLN tahun 1974 No. 3033.


                                                        (6)  RUU tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara, dengan
                                                            keterangan sebagai berikut:
                                                            •  RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 14
                                                               hari, dari tanggal 3 s/d 17 Mei 1974.
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 4 Juni 1974 dengan UU No.
                                                               4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh
                                                               Tenggara, LN’ No. 32 tahun 1974, TLN tahun 1974 No. 3034.









                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   141
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab III.indd   141                                                                                         11/21/19   18:10
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152