Page 152 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 152

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                               tahun 1975 tentang APBN Tahun Anggaran 1975/1976, LN.
                                                               No. 9 tahun 1975, TLN. tahun 1975 No. 3048.


                                                         (9)  RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN Tahun
                                                            Anggaran 1974/ 1975, dengan keterangan sebagai berikut :
                                                            •  RUU ini dibahas dengan prosedure singkat (meniadakan
                                                               pembicaraan tingkat II) dan dibahas dalam pembicaraan
                                                               tingkat I, III dan IV selama 26 hari, dari tanggal 9 Mei s/d
                                                               4 Juni 1975.
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 16 Juni 1975, dengan UU No.
                                                               2 tahun 1975, LN. No. 25 tahun 1975 dan TLN. tahun 1975
                                                               No. 3057.


                                                         Dari 8 buah RUU yang diselesaikan DPR bersama-sama dengan
                                                   Pemerintah dalam Tahun Sidang DPR 1974-1975 di atas akan dijelaskan
                                                   secara singkat dua di antaranya, yaitu:


                                                         RUU tentang Kepegawaian.
                                                         Dalam membahas RUU tentang Kepegawaian ini, pokok-pokok
                                                   masalah yang dikemukakan oleh masing-masing Fraksi baik dalam
                                                   pemandangan umum maupun dalam rapat kerja Komisi 11 dengan
                                                   Menpan. Dr. J.B. Sumarlin, ada sebanyak lebih kurang 69 pokok
                                                   permasalahan. Dari sekian permasalahan pokok tersebut ternyata
                                                   terdapat 7 (tujuh) permasalahan yang merupakan crusial point,yaitu
                                                   meliputi :
                                                         a).  masalah Peradilan Pegawai Negeri Sipil;
                                                         b).  masalah Pegawai Negeri Sipil dapat atau tidak dapat
                                                            memasuki suatu Partai Politik;
                                                         c).  masalah pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
                                                         d). masalah penambahan suatu sub dalam konsiderans
                                                            “Menimbang”;
                                                         e).  masalah hukuman jabatan dan larangan bagi Pegawai Negeri
                                                            Sipil;
                                                         f).  masalah syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
                                                         g).  masalah kode etik, jiwa korps dan disiplin Pegawai Negeri
                                                            Sipil.


                                                           Adanya 7 (tujuh) buah  crusial points tersebut kemudian
                                                   dapat diselesaikan oleh Panitia perumus yang terdiri dari wakil





                                       dpr.go.id   146





         Bab III.indd   146                                                                                         11/21/19   18:10
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157