Page 156 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 156

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN




                                                        (3)  RUU tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The
                                                            Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971.
                                                            •  RUU ini dibahas dengan prosedure singkat/dengan
                                                               meniadakan pembicaraan tingkat II. (dari pembicaraan
                                                               tingkat I langsung tingkat Ill) dan dilanjutkan pembicaraan
                                                               tingkat IV. Lamanya pembahasan ialah 27 hari, dari tanggal
                                                               2 Februari 1976 s/d tanggal 1 Maret 1976. -
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 31 Maret 1976 dengan IJU No.
                                                               2 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963,
                                                               Konvensi The Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971.
                                                               Lembaran Negara No. 18 tahun 1976 dan TLN. tahun 1976
                                                               No. 3078.


                                                         (4)  RUU tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal
                                                            dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan
                                                            perluasan  berlakunya  Ketentuan  Perundang-undangan
                                                            Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap
                                                            Sarana/Prasarana Penerbangan, dengan keterangan sebagai
                                                            berikut :
                                                            •  RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 43
                                                               hari, dari tanggal 2 Februari 1976 s/d tanggal 17 Maret 1976.
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 27 April 1976 dengan UU No.
                                                               4 tahun 1976 tentang Perubahan beberapa Pasal dalam
                                                               Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan
                                                               perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan
                                                               Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap
                                                               Sarana/Prasarana Penerbangan, LN. No. 26 tahun 1976,
                                                               TLN. tahun 1976No. 3080.


                                                        (5)  RUU tentang APBN Tahun Anggaran 1976/1977, dengan
                                                            keterangan sebagai berikut :
                                                            •  RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama
                                                               52 hari, dari tanggal 7 Januari 1976 s/d 28 Februari 1976.
                                                            •  Diundangkan pada tanggal 8 Maret 1976, dengan UU No. 1
                                                               tahun 1976 tentang APBN Tahun Anggaran 1976/1977, LN.
                                                               No. 12 tahun 1976 dan TLN 1976 No. 3070.


                                                        (6)  RUU tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 tentang
                                                            Kewarganegaraan Rl, dengan keterangan sebagai berikut:





                                       dpr.go.id   150





         Bab III.indd   150                                                                                         11/21/19   18:10
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161