Page 159 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

akan diuraikan secara singkat di bawah ini, yaitu : RUU tentang
Perubahan RUU No. 15 tahun 1959 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dan
RUU tentang Perubahan UU No. 16 tahun 1969 tantang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 1969
tentang Pemilihan Umum pada pokoknya didasarkan atas Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV /
MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI II/
MPR/1973 tentang Pemilihan Umum. Perubahan tersebut tidak bersifat
fundamentil yang berarti merubah dasar pikiran. tujuan, azaz serta
sistim pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam Penjelasan Umum
Undang-undang Pemilihan Umum. Tujuan mengadakan perubahan itu
adalah semata-mata menyempurnakan Undang·undang Pemilihan
Umum disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam bidang Politik
yang termaktub dalam kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat tersebut di atas.
Perubahan terhadap Undang-undang No. 16 tahun 1969
tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/
Perwakilan Rakyat, antara lain meliputi pokok-pokok masalah sebagai
berikut :
• dapat dipertimbangkannya menggunakan hak pilih bagi
mereka yang kehilangan hak pilih, terbatas di antara
Golongan C dengan penelitian secara cermat;
• keanggotaan KPPS dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penghitungan suara;
• penambahan syarat pendidikan bagi calon anggota;
• pengajuan dan pengumuman Tanda Gambar dan Nama
Organisasi;
• prosedur penetapan calon yang dinyatakan terpilih;
• penghapusan pasal 32, 33 dan 34.

Sebagaimana diketahui bunyi pasal 34 yang kemudian
dihapuskan itu ialah:

“Organisasi-organisasi golongan Politik yang
ada dan diakui serta organisasi-organisasi golongan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 153
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 153 11/21/19 18:10