Page 160 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Karya yang sudah mempunyai perwakilan di DPR-
GR pada saat Pemilihan Umum diselenggarakan
berdasarkan Undang-undang ini dapat ikut serta
dalam Pemilihan Umum”.

Sehubungan dengan penghapusan pasal 34 tersebut dan sesuai
dengan ketentuan dalam UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya, maka bunyi pasal 15 atat (1) juga diubah: “Pada pasal 15
ayat ( 1), bagian kalimat yang berbunyi” untuk pemilihan umum adalah
organisasi yang memenuhi syarat tersebut pada pasal 17 dan atau pasal
34 ayat (1) “diganti dengan” untuk keanggotaan Badan Perwakilan
Rakyat dalam Pemilihan Umum adalah dua organisasi Politik dan satu
organisasi Golongan Karya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya”.
Dengan demikian maka jumlah peserta pemilihan umum
berikutnya (tahun 1977) tidak lagi 9 peserta seperti pada waktu
pemilihan umum 1971, melainkan hanya 3 peserta, yaitu :
1. Partai Persatuan Pembangunan;
2. Partai Demokrasi Indonesia; dan
3. Golongan Karya,

Demikian antara lain isi dari perubahan terhadap UU No.
15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yang kemudian dikenal
dengan Undang·undang Nomor 4 tahun 1975 tentang Perubahan UU
No.15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. RUU tentang Perubahan
UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Perubahan terhadap Undang-undang tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, pada pokoknya didasarkan atas
Ketetapan MPR-RI No. IV/MPR/1973 tentang GBHN dan No. VIII/
MPR/1973 tentang Pemilihan Umum serta didasarkan atas pengalaman
pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam Pemilihan Umum 1971.
Selain itu juga untuk menyesuaikan dengan UU No. 5 tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Perubahan-
perubahan tersebut tidak bersifat fundamentil yang berarti tidak
merubah Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sebagai

dpr.go.id 154

Bab III.indd 154 11/21/19 18:10