Page 158 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

• Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976 dengan UU No.
8 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal
Narkotika 1961, beserta Protokol yang mengubahnya,
Lembaran Negara No. 36 tahun 1976 dan TLN. tahun 1976
No. 3085.

(10) RUU tentang Narkotika, dengan keterangan sebagai berikut :
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 18
hari, dari tanggal 14 Juni 1976 s/d tanggal 2 Juli 1976.
• Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976, dengan UU No. 9
tahun 1976 tentang Narkotika, LN. No. 37 tahun 1976 dan
°TLN. tahun 1976 No. 3086.

(11) RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara
Republik Indonesia dan Republik Philipina serta Protokol,
dengan keterangan sebagai berikut:
• RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II, (dari pembicaraan
tingkat I. langsung tingkat Ill) dan diteruskan tingkat IV.
Lamanya pembahasan seluruhnya 17 hari, dari tanggal 14
Juni 1976 s/d tanggal 1 Juli 1976.
• Diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976 dengan UU No.
10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi
antara Republik Indonesia dengan Republik Philipina serta
Protokol, LN. No. 38 tahun 1976, TLN. tahun 1976 No. 3087.

(12) RUU tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dan
Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dengan
keterangan sebagai berikut:
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan selama 11
hart, dari tanggal 5 s/d 15 Juli 1976.
• Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1976 dengan UU No. 7
tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur
ke dalam Neger Kesatuan RI dan Pembentukan Propinsi
Daerah Tingkat I Timor Timur, LN.No. 35 tahun 1976, TLN.
tahun 1976 tahun 3084.

Dari dua belas RUU yang diselesaikan oleh DPR bersama-sama
dengan Pemerintah dalam Tahun Sidang 1975-1976, dua diantaranya

dpr.go.id 152

Bab III.indd 152 11/21/19 18:10