Page 154 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
Lahirnya RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya ini
adalah sebagai pelaksanaan dari perintah GBHN/TAP.IV /MPR/1973,
BAB III, Sub Bab B/ Arah Pembangunan Jangka Panjang, huruf c, Bidang
Politik, pada angka 5, yang antara lain menyebutkan :

“Penyusunan Partai-partai Politik dan
Golongan Karya perlu disesuaikan dan dalam
rangka penyederhanaan Partai-partai Politik dan
Golongan Karya dan pelaksanaannya diatur dengan
Undang-undang sesuai dengan jiwa Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945”.

Sebagaimana yang sudah diuraikan dalam paragraf 2/
Keanggotaan dan dalam paragraf 4/Peraturan Tata-Tertib dan
Pelaksanaannya, sebenarnya pengelompokkan anggota dalam 4 Fraksi
seperti yang dinyatakan oleh para anggota DPR dalam rapat paripurna
DPR tanggal 29 Oktober 1971 adalah sudah sejalan dan memenuhi
perintah GBHN tersebut, hanya belum dikukuhkan dalam bentuk
undang-undang.
Azaz dan tujuan dari Partai Politik dan satu Golongan Karya
tersebut ialah sebagaimana dapat dibaca pada pasal 2 ayat (1) dan pasal
3 ayat (1) dalam RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang
kemudian setelah diundangkan rnenjadi UU No. 3 Tahun 1975 tentang
Partai Politik dan Golongan Karya.
Adapun bunyi selengkapnya ialah sebagai berikut :
Pasal 2 ayat (1) : “Azas Partai Politik dan Golongan Karya adalah
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.
Pasal 3 ayat (1) “Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya”
adalah :
a. mewujudkan cita-cita Bangsa seperti dimaksud dalam
Undang Undang Dasar 1945;
b. menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata
spirituil dan materiil berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila”,

dpr.go.id 148

Bab III.indd 148 11/21/19 18:10