Page 150 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

• Wilayah Administratif (Umum, Kepala Wilayah,
Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah,
Tindakan Kepolisian).
• Pengawasan (Umum, Pengawasan Umum, Pengawasan
Prepentip, Pengawasan Represif).

3.6.4. Tahun Sidang 1974 – 1975
DPR telah menyelesaikan 8 buah RUU, yaitu:
(1) RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan
Sosial, dengan keterangan sebagai berikut:
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama
40 hari, dari tanggal 24 Agustus 1974 s/d 9 Oktober 1974.
• Diundangkan pada tanggal 6 November 1974 dengan UU
No. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial, LN. No. 53 tahun 1974 dan TLN.
tahun 1974 No. 3039.

(2) RUU tentang Penertiban Perjudian, dengan keterangan
sebagai berikut :
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama
45 hari, dari tanggal 24 Agustus 1974 s/d 9 Oktobcr 1974.
• Diundangkan pada tanggal 6 November 1974, dengan UU
No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, LN. No. 54
tahun 1974, TLN Tahun 1974 No. 3040.

(3) RUU tentang Kepegawaian, dengan keterangan sebagai
berikut:
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 45
hari, dari tanggal 26 Agustus 1974 s/d 10 Oktober 1974.
• Diundangkan pada tanggal 6 November 1974, dengan UU
No, 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LN.
No. 55 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 3041.

(4) RUU tentang Pengairan, dengan keterangan sebagai berikut:
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 31
hari, dari tanggal 4 November s/d tanggal 5 Desember 1974.
• Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974 dengan UU
No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan LN. No. 65 tahun 1974,
TLN. tahun 1974 No. 3046.

dpr.go.id 144

Bab III.indd 144 11/21/19 18:10