Page 148 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

(7) RUU tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dengan
keterangan sebagai berikut:
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 42
hari, dari tanggal 20 Mei 1974 s/d 2 Juli 1974.
• Diundangkan pada tanggal 23 Juli 1974, dengan UU No. 5
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
LN. No. 38 tahun 1974, TLN. tahun 1974 No. 3037.

RUU tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah ini adalah sebagai pengganti dari UU No. 18
tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
yang menurut UU No. 6 tahun 1969 dinyatakan tidak
berlaku tetapi pernyataan tidak berlakunya Undang-
undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang yang
menggantikannya mulai berlaku. Pengajuan RUU ini juga
dalam rangka pelaksanaan TAP. IV/MPR/1973 tentang
RUU tentang Pokok- GBHN yang telah menggariskan prinsip-prinsip pokok
pokok Pemerintahan tentang pelaksanaan Otonomi Daerah yang dapat ditarik
di Daerah ini beberapa intisari sebagai pedoman untuk penyusunan
adalah sebagai Undang-undang ini, yaitu di antaranya ialah :
pengganti dari UU (1) Prinsip Otonomi Daerah;
No. 18 tahun 1965 (2) Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah;
tentang Pokok- (3) Pengarahan-pengarahan dalam pernberian otonomi
pokok Pemerintahan kepada Daerah;
Daerah... (4) Pelaksanaan pemberian otonomi bersama-sama
dengan dekonsentrasi.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip
yang dipakai dalam UU No. 18 tahun 1965, yaitu “otonomi
yang riil dan seluas-luasnya” dalam RUU ini diganti dengan
prinsip: “otonomi yang nyata dan bertanggungjawab”.
lstilah seluas-luasnya tidak lagi digunakan karena
berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut
ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran
yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan.
Pengertian otonomi yang nyata dan bertanggungjawab
mencakup hal-hal sebagai berikut :
(1) harus serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan
Bangsa;

dpr.go.id 142

Bab III.indd 142 11/21/19 18:10