Page 146 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

telah disusun pertanggungjawabannya (“post-audit”), baik sebagian
maupun seluruhnya. Hasil-hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan tersebut disampaikan kepada DPR. Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan diangkat oleh Presiden atas usul
DPR.
Demikian antara lain hal-hal pokok yang diatur dalam RUU
tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian diundangkan
dengan UU No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

3.6.3. Tahun Sidang 1973—1974
DPR telah menyelesaikan 7 buah RUU, yaitu:
(1) RUU tentang Perkawinan, dengan keterangan sebagai berikut :
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama
112 hari, dari tanggal 30 Agustus 1973 s/d tanggal 22
Desember 1973.
• Diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dengan UU No.
1 tahun 1974 Perkawinan, LN. No. 1 tahun 1974 dan TLN
tahun 1974 No. 3019.
Uraian sekitar jalannya pembahasan RUU tentang Perkawinan
lebih lanjut dikemukakan pada bagian mengenai peristiwa-
peristiwa penting dan gejolak di masyarakat yang direspon DPR.

(2) RUU tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia
mengenai Garis-garis Batas tertentu antara Indonesia dan
Papua New Guinea, dengan keterangan sebagai berikut :
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 13
hari, dari tanggal 19 November 1973 s/d 1 Desember 1973.
• Diundangkan pada tanggal 8 Desember 1973 dengan UU
No. 6 tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan
Australia mengenai Garis-garis Batas Tertentu antara
Indonesia dan Papua New Guinea, LN. No. 58 tahun 1973
dan TLN tahun 1973 No. 3017.

(3) RUU tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut
Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura, dengan keterangan
sebagai berikut :
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat_ pembicaraan, selama
13 hari, dari tanggal 19 November 1973 s/d 1 Desember

dpr.go.id 140

Bab III.indd 140 11/21/19 18:10