Page 149 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

(2) harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan
Negara Kesatuan;
(3) harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan
Daerah.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip di atas maka
penyelenggaraan pemerintah di daerah menurut RUU ini
dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai
berikut :
Pelaksanaan (1) pelaksanaan pemberian otonomi kepada Daerah
pemberian otonomi harus menunjang aspirasi perjuangan Rakyat yakni
kepada Daerah memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi
harus menunjang tingkat kesejahteraan Rakyat Indonesia seluruhnya;
aspirasi perjuangan (2) pemberian otonomi kepada Daerah harus merupakan
Rakyat otonomi yang nyata dan bertanggungjawab;
(3) azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan
azaz dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan
pula bagi pelaksanaan azaz tugas pembantuan;
(4) pemberian Otonomi kepada Daerah mengutamakan
aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek
pendemokrasian;
(5) tujuan pemberian otonomi kepada Daerah adalah
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama
dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan
pembinaan kestabilan politik dan kesatuan Bangsa.

Hal-hal yang diatur dalam RUU ini ialah meliputi
antara lain :
• Pembagian Wilayah;
• Azaz-azaz penyelenggaraan pemerintahan (Umum,
Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan);
• Daerah Otonom (Daerah Otonom. Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Dinas
Daerah, Perusahaan Daerah);

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 143
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 143 11/21/19 18:10