Page 153 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

pemerintah, pimpinan Komisi II dan unsur Fraksi dalam Komisi II.
Dalam pembahasan pada pembicaraan tingkat III/rapat kerja telah
dihasilkan beberapa perubahan antara lain :
1). Judul yang semula berbunyi RUU tentang Kepegawaian
diubah menjadi RUU tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2). Adanya penambahan ayat pada beberapa pasal dan ada
penambahan pasal-pasal baru baik yang merupakan
perubahan nomor pasal karena berasal dari pasal yang sudah
ada maupun merupakan pasal yang sama sekali baru.
3). Tambahan pada konsiderans, penjelasan umum maupun
penjelasan pasal demi pasal, antara lain pasal 7, 8, 18 ayat 15).
23, 27, 28, 29 dan 35 lama yang disempurnakan menjadi 38
(baru).
4). Selain itu juga ada penghapusan pasal, yaitu penghapusan
pasal 37 (lama).

Dengan beberapa perubahan tersebut, baik yang ‘bersifat
redaksionil maupun yang bersifat prinsipil, akhirnya DPR dapat
menyetujui RUU tentang Pokok-pokok Kepegawaian untuk disahkan
rnenjadi Undang·undang, sebagai pengganti dari UU No. 18 tahun 1961
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian beserta beberapa
peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan itu, karena
dianggap sudah tidak sesuai lagi.
Pemerintah dalam hal ini Menpan. Dr. J.B. Sumarlin dalam
sambutannya atas disetujuinya RUU tersebut oleh DPR, antara lain
mengemukakan sebagai berikut :
“Dengan disahkannya Rancangan Undang-undang tentang
Pokok-pokok Kepegawaian ini, maka keinginan Pemerintah dan
Rakyat untuk meletakan landasan yang kokoh dan mantap bagi
pembinaan Pegawai Negeri, telah terlaksana, sehingga memungkinkan
pembangunan dan pembinaan aparatur Negara sebagai Abdi
Masyarakat yang memiliki ciri-ciri antara lain:
(1) penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
(2) berdisiplin, berdaya guna, berhasil guna dan bermutu tinggi;
(3) berwibawa, penuh pengabdian pada tugas serta sadar
akan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 147
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 147 11/21/19 18:10