Page 151 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

(5) RUU tentang Perubahan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 tahun 1971:
• RUU ini dibahas dengan prosedure singkat, yaitu dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II. Dari pembicaraan
tingkat I langsung tingkat III dan dilanjutkan dengan
pembicaraan tingkat IV. Lamanya pembahasan adalah 13
hari, dari tanggal 2 s/d 14 Desember 1974.
• Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974, dengan UU
No. 10 tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 avat (11 UU
No. 8 tahun 1971, Lembaran Negara No. 76 tahun 1974 dan
TLN. tahun 1974 No. 2971.

(6) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang
Ekstradisi, dengan keterangan sebagai berikut :
• RUU ini dibahas dengan prosedure singkat dengan
meniadakan pembicaraan tingkat II dan dilakukan dalam
pembicaraan tingkat I, Ill dan IV, selama 12 hari, dari
tanggal 2 s/d 14 Desember 1974.
• Diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974, dengan UU
No. 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia
mengenai Ekstradisi, LN. No. 63 tahun 1974, TLN. tahun
1974 No. 3044.

(7) RUU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dengan
keterangan sebagai berikut :
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 7
bulan, dari tanggal 13 Januari 1975 s/d tanggal 14 Agustus
1975.
• Diundangkan pada tanggal 27 Agustus 1975 dengan UU
No. 3 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, LN. No.
32 tahun 1975, TLN. Tahun 1975 No. 3062.

(8) RUU tentang APBN 1975/1976, dengan keterangan sebagai
berikut :
• RUU ini dibahas dalam 4 tingkat pembicaraan, selama 41
hari, dari tanggal 6 Januari 1975 s/d 27 Februari 1975.
• Diundangkan pada tanggal 8 Maret 1975, dengan UU No. 1

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 145
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 145 11/21/19 18:10