Page 161 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

MENGU ATNYA PENGARUH ORDE B ARU
DI DPR (19 71 - 19 77)

contoh perubahan yang merupakan penyesuaian terhadap UU No. 5
tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ialah :
• perkataan “Badan Pemerintah Harian” pada pasal 40 huruf a;
• Penghapusan pasal 44 seluruhnya mengenai pembentukan
DPR Daerah Tingkat III;
• Penambahan perkataan “Sekretaris DPR-D” pada pasal 40
huruf c.

Perubahan yang berupa penyesuaian terhadap pasal 4 dan 5
Ketetapan MPR-RI No. VI I I/MPR/1973 tentang Pemi lihan Umum,
bahwa dalam susunan DPR dan MPR didudukkan Golongan Karya ABRI
dan bukan ABRI, maka telah diadakan penyesuaian-penyesuaian pada
pasal-pasal 1 ayat (4) huruf b, pasal 10 ayat (41 huruf a. Pasal 17 ayat 141
huruf a dan pasal 24 ayat (41 huruf a. Dalam hal ini terdapat sebanyak
18 perubahan, yaitu terhadap: Pasal 1 ayat (3) huruf b; Pasal 1 avat (41
huruf b; Pasal 2 avat (1) huruf b; Pasal 10 ayat 141 huruf a; Pasal 13 avat
(3); Pasal 17 avat (41 huruf a dan Pasal 24 ayat (4) huruf a; Pasal 27 ayat
11 ); Pasal 27 ayat (4); Pasal 39 ayat (11 huruf a; Pasal 40 huruf a, Pasal
40 huruf e, Pasal 43 avat (21; Judul Bab VI bagian 20.a.; tambahan pasal
43.a; Judul Bab VI bagian 21; penghapusan pasal 44; penggantian nasal
45 dan penggantian pasal 46.
Demikian antara lain perubahan-perubahan terhadap UU No.
16 tahun tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD yang
kemudian dikenal dengan UU No. 5 tahun 1975 ten tang Perubahan
UU No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan
DPRD.

3.6.6. Tahun Sidang 1976/1977
DPR telah menyelesaikan 3 buah RUU, yaitu:
(1) RUU tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi
lnternasional (International Telecommunication Convention)
Malaga -Toremolinos, 1973.
• RUU ini dibahas dengan prosadure singkat/meniadakan
pembicaraan tingkat II, (dari pembicaraan tingkat I
langsung tingkat III) dan dilanjutkan pembicaraan tingkat
IV. Lamanya pembahasan 6 hari, dari tanggal 1 s/d 6
November 1976.
• Diundangkan pada tanggal 22 November 1976 dengan
UU No. 11 tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 155
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab III.indd 155 11/21/19 18:10