Page 138 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Orde Baru saat itu; soal isu salah urus Pertamina, isu korupsi, dan isu
kesenjangan ekonomi antara orang kaya dengan kaum miskin. Selain
itu, muncul pula kasus undang-undang perkawinan, dan saat menjelang
Pemilu 1977, kasus dilegalkan kepercayaan kejawen dalam hukum dan
perundangan Republik Indonesia.
Pada awal-awal tahun 1970, mengemuka isu korupsi dan
penanaman modal asing. Jakarta bergolak. Kasak-kusuk di kalangan
mahasiswa di beberapa kota besar di Indonesia (khususnya Jakarta
dan Bandung) mulai banyak. Kasak kusuk itu tidak hanya hinggap pada
mahasiswa, juga pada aktivis-aktivis non mahasiswa. Isu penanaman
modal asing yang kemudian ditolak oleh para mahasiswa dan beberapa
aktivis mandiri non-mahasiswa, memuncak pada tanggal 15 Januari
1973. Kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan Bandung. Mahasiswa
turun ke jalan menuntut perbaikan, menolak Perdana Menteri Tanaka
(Jepang) sebagai perwakilan pihak asing yang berinvestasi di Indonesia,
Sedangkan dan isu korupsi. Juli 1970, muncul gerakan Komite Anti Korupsi (KAK)
Masyumi yang yang dipimpin oleh mahasiswa Arief Budiman, Sjahrir, dan Marsillam
kemudian Simandjuntak.

dihidupkan kembali Pada tanggal 6 Desember 1974 pemerintah menyampaikan
dengan nama Rancangan Undang-undang (RUU) tentang partai politik dan Golongan
Parmusi adalah Karya kepada DPR. Rancangan Undang-undang ini cukup penting
partai Islam yang mengingat bahwa peleburan partai-partai politik secara besar-besaran
tidak popular adalah untuk pertama kalinya di dalam sejarah kepartaian di Indonesia,
tidak terkecuali bagi partai-partai Islam meskipun aspirasi Islam
dimata pemerintah menjadi jiwa dari setiap partai. Melihat sejarahnya maka partai-partai
dan dibubarkan seperti Masyumi adalah partai yang dianggap pelopor dalam gerakan

oleh Soekarno. modern Islam di Indonesia. Sedangkan NU adalah reaksi lain di dalam
Islam terhadap gerakan modernis ini.
Di dalam sejarahnya misalnya tidak pernah ada masa di mana
keduanya mempunyai aspirasi politik yang sama. Sedangkan Masyumi
yang kemudian dihidupkan kembali dengan nama Parmusi adalah
partai Islam yang tidak popular di mata pemerintah dan dibubarkan
oleh Soekarno. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam tubuh
partai-partai yang dileburkan jadi satu dengan yang lain sukar untuk
dijadikan satu begitu saja.
172
Dalam menyikapi dinamika kehidupan sosial politik dan
kebudayaan tersebut, DPR RI memainkan peran penting dalam

172 Daniel Dhakidae. “Pemilihan Umum di Indonesia”. Prisma No. 9 tahun 1981

dpr.go.id 132

Bab III.indd 132 11/21/19 18:10